DN.com – Desakan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, untuk mundur dari jabatannya mengemuka di tengah penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Dikutip, Jum’at (13/11/2026).
Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi komposisi delegasi Indonesia, termasuk membersihkan unsur-unsur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan perusahaan energi fosil dan industri ekstraktif.
Kritik serupa disampaikan Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi.
Menurutnya, penunjukan tokoh dengan latar belakang bisnis ekstraktif sebagai pimpinan delegasi berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam perundingan iklim di tingkat global.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung di Antalya, mengaku kecewa terhadap kinerja delegasi Indonesia di COP31.
Ia menilai pemerintah belum menunjukkan capaian maupun langkah konkret dalam memperjuangkan agenda aksi iklim, terutama terkait dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP31.
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong!” tegas Amin.
Ia juga menilai komitmen pemerintah terhadap transisi energi masih perlu dipertanyakan karena kebijakan yang dijalankan dianggap belum mampu melepaskan ketergantungan terhadap industri batu bara, nikel, dan bauksit.
Kekecewaan terhadap arah kebijakan tersebut juga disuarakan kalangan generasi muda. Koordinator Climate Rangers Indonesia.
Ginanjar Aryasuta, menegaskan bahwa anak muda menolak praktik transisi energi yang dinilai hanya menjadi formalitas dan masih dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
Sebagai tindak lanjut, koalisi masyarakat sipil menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Indonesia.
Pertama, menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mempercepat peralihan menuju energi bersih.
Kedua, memastikan pendanaan adaptasi terhadap bencana iklim dari negara maju diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang berpotensi menambah beban negara berkembang.
Ketiga, mendesak pencopotan Hashim Djojohadikusumo dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan menggantinya dengan figur yang dinilai independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan bisnis ekstraktif.
Koalisi masyarakat sipil berharap pemerintah lebih serius menunjukkan komitmen terhadap keadilan iklim, perlindungan lingkungan, dan percepatan transisi energi yang berpihak kepada masyarakat.***
Penulis : Redaksi
