DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melakukan reformasi mendasar dan terukur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menghadapi tekanan fiskal, serta mendorong pemerataan kemakmuran di seluruh kabupaten dan kota.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Jabar.

Dalam kesempatan itu, Dedi menilai Jawa Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal hingga manufaktur. Dikutip, Minggu (23/8/2026).

Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui gagasan pembangunan yang lebih relevan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah maupun antarjenjang pemerintahan.

Evaluasi Anggaran dan Harmonisasi Pembangunan

Pemprov Jawa Barat menempatkan Gubernur sebagai pengarah utama atau orchestrator pembangunan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah mekanisme evaluasi anggaran kabupaten/kota yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi evaluasi teknis.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan rata-rata lama sekolah, serta pemerataan sarana dan layanan kesehatan.

Dorong Peningkatan IPM melalui Pendidikan Kesetaraan

Dalam upaya meningkatkan IPM, Pemprov Jabar menyoroti indikator rata-rata lama sekolah yang tidak hanya mencerminkan pendidikan anak usia sekolah, tetapi juga mencakup masyarakat hingga kelompok usia lanjut.

Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah memperluas program pendidikan kesetaraan, mulai dari Paket A, B, C hingga D, khususnya bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian pendidikan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

Perampingan OPD dan Penggabungan BUMD

Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan struktur birokrasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan digabungkan untuk mengurangi beban belanja daerah, dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, seluruh BUMD Jawa Barat, kecuali Bank BJB, direncanakan digabungkan ke dalam satu holding bernama Sangga Buana.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi beban keuangan akibat struktur manajemen yang terlalu banyak sekaligus mendorong pengelolaan BUMD yang lebih transparan dan profesional melalui proses seleksi terbuka.

Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja

Pemprov Jawa Barat juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut pemerintah daerah, karakteristik setiap wilayah memiliki perbedaan sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat diterapkan secara seragam.

Wilayah perkotaan seperti Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, maupun Banjar.

Karena itu, realisasi investasi di Jawa Barat diarahkan agar tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat melalui pembukaan dan penyerapan lapangan kerja di berbagai daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap reformasi tata kelola, efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan investasi dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.***

Artikel Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Tata Kelola dan Pemerataan Ekonomi di Jawa Barat pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Terbaru, penyidik memeriksa enam orang saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara tersebut.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan enam orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Anang menjelaskan, enam saksi yang diperiksa terdiri atas J dan UB yang merupakan bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pandeglang.

Kemudian FA selaku akuntan Yayasan SPB dan Yayasan GBI, AS sebagai perwakilan Yayasan Pendidikan BWI, serta AB dan DYU yang masing-masing merupakan staf dan tenaga ahli di BGN.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang.

Ia menegaskan, proses penyidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

“Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” pungkasnya.

Kejagung Sebut Sudah Ada 7 Tersangka

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), yang penetapannya dilakukan pada 2 Juli 2026.

Selain itu, nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana juga menjadi salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Dadan diduga memiliki peran dalam pengaturan titik SPPG dan disebut menerima suap terkait penentuan sejumlah lokasi SPPG.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemberian uang kepada Dadan diduga dilakukan berulang kali.

“Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selain dugaan jual beli titik SPPG, penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN, termasuk sepatu, kaus kaki, hingga motor listrik.

Penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.***

Artikel Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG di BGN pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dikutip Jum’at (26/6/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program gizi di lapangan, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah langkah prioritas yang disepakati. Pertama, melakukan penataan ulang (refocusing) anggaran agar alokasi dana lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pemerintah di daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota.

KPKNL akan berperan membantu pemeriksaan fisik SPPG sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di setiap daerah.

Melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, pemerintah berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.***

Artikel Perkuat Tata Kelola Program Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional dan Kemenkeu Bahas Refocusing Anggaran hingga Pengawasan SPPG pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola partai politik di Indonesia. Dikutif Jum’at (24/4/2026).

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Direktorat Monitoring yang dirilis pada Jumat (17/4) lalu.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Selain itu, KPK juga mendorong agar proses pencalonan presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah harus berasal dari kader partai atau individu yang telah melalui sistem kaderisasi yang jelas.

Usulan tersebut mencakup revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada Pasal 29 yang mengatur persyaratan pencalonan.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa selain harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, pencalonan juga perlu mensyaratkan latar belakang kaderisasi partai.

KPK juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standar sistem kaderisasi partai politik, yang dapat didukung melalui bantuan keuangan politik (Banpol).

Lebih lanjut, KPK merekomendasikan adanya jenjang kaderisasi yang terstruktur dalam partai, yakni kader muda, madya, dan utama.

Jenjang ini akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan pencalonan pada berbagai tingkatan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif.

Sebagai contoh, kader muda hanya dapat mencalonkan diri di tingkat DPRD kabupaten/kota, kader madya di tingkat DPRD provinsi, dan kader utama di tingkat DPR RI.

Selain itu, KPK juga mengusulkan adanya batas waktu minimal keanggotaan sebelum seorang kader dapat diusung dalam pemilihan.

Dengan pengaturan yang lebih jelas dan berjenjang, KPK berharap proses rekrutmen politik menjadi lebih transparan, profesional, dan mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas.***

Artikel KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.