DN.com – Polri melaksanakan penanaman bawang putih secara serentak di 14 daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari program Asta Cita, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Cianjur.

Para petani di wilayah Cianjur Utara turut dilibatkan dalam program tersebut untuk mendorong peningkatan produksi bawang putih sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program ini merupakan rangkaian kegiatan penanaman bawang putih, panen raya, serta ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Secara nasional, kebutuhan bawang putih tercatat lebih dari 600 ribu ton per tahun, sementara sekitar 95 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, Polri terus mengambil langkah konkret untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ketahanan pangan merupakan kunci kemandirian bangsa.

Dengan swasembada, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga memperkuat martabat Indonesia.

Maka dari itu, Polri bergerak untuk menyukseskan Asta Cita swasembada, salah satunya melalui komoditas bawang putih,” ujar Dedi, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, pengembangan bawang putih telah dimulai sejak 2025 melalui kerja sama dengan kelompok tani.

Hingga 2026, kerja sama tersebut telah mencakup total lahan seluas 948 hektare dengan capaian panen basah mencapai 9.480 ton.

“Sebanyak 14 Polda dengan 59 Polres telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Total lahan yang telah ditanam mencapai 279,53 hektare dengan estimasi hasil panen sebesar 2.795,4 ton,” katanya.

Kegiatan utama juga dilaksanakan di Sembalun, Lombok Timur. Di lokasi tersebut dilakukan penanaman bawang putih pada lahan seluas 120 hektare, panen raya di lahan 105 hektare, sekaligus ground breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Gudang tersebut nantinya dimanfaatkan sebagai fasilitas penyimpanan dan penjemuran bawang putih guna menjaga kualitas hasil panen serta mendukung stabilitas pasokan.

Penanaman di Jabar Capai 44,58 Hektare

Sementara itu, di wilayah Polda Jawa Barat, penanaman bawang putih secara serentak dilakukan pada lahan seluas 44,58 hektare dengan potensi hasil panen mencapai 445,8 ton.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budidaya bawang putih, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia, bibit, dan air.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Polri menyiapkan 25 orang dalam tim riset kolaboratif yang melibatkan Bakomsus Pertanian, personel Polri, kelompok tani, mahasiswa, serta ahli pertanian.

“Tim ini akan mempelajari bibit, karakteristik lahan, dan pola budidaya yang hasilnya akan ditransfer kepada kelompok tani dan para mitra di Jawa Barat,” kata Pipit.

Dalam aspek ketersediaan bibit, Polri mendapat dukungan sebanyak 1 ton bibit dari PTPN serta melalui swadaya.

Ke depan, kolaborasi dengan dinas pertanian dan mitra strategis akan terus diperkuat, termasuk pengembangan konsep green house pembibitan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemandirian bibit secara berkelanjutan.

Sementara untuk mengatasi kendala ketersediaan air, terutama saat musim kemarau, akan dilakukan pipanisasi dan penyiapan sarana pengairan di sejumlah lokasi budidaya.

“Dengan sarana prasarana yang juga dibangun, diharapkan budidaya bawang putih ini dapat berkelanjutan secara optimal,” pungkasnya.

Melalui program tersebut, Polri bersama pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis terus mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri.

Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendukung terwujudnya swasembada bawang putih sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.***

Artikel Polri Tanam Bawang Putih Serentak di 14 Daerah Jabar, Dukung Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Gerakan Pramuka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 pada 14 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Di Kecamatan Cisalak, peringatan HUT Pramuka ke-65 ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar di Alun-alun Kecamatan Cisalak, Jumat (14/8/2026).

Camat Cisalak sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) Gerakan Pramuka Kecamatan Cisalak, Ida Halimah, S.Kep., M.AP., bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, Ida Halimah menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-65 sekaligus mengajak seluruh anggota Pramuka untuk terus menjaga semangat pengabdian, kedisiplinan, keteladanan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara.

“Enam puluh lima tahun perjalanan Gerakan Pramuka merupakan perjalanan panjang yang diisi dengan pengabdian, karya, keteladanan, dan dedikasi dalam membentuk generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air,” ujarnya.

Menurut Ida, Gerakan Pramuka dari waktu ke waktu telah memberikan kontribusi dalam membentuk generasi muda yang kemudian mengabdikan diri di berbagai bidang, baik sebagai pendidik, ilmuwan, aparatur negara, tokoh masyarakat, wirausahawan, relawan kemanusiaan maupun profesi lainnya.

Ia menilai nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka tetap relevan dalam membentuk pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai perubahan zaman.

“Peringatan Hari Pramuka bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera,” katanya.

Ida juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tumbuh di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dinamika geopolitik, ketahanan pangan dan energi, serta perubahan dunia kerja menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Di sisi lain, generasi muda juga dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, seperti penyalahgunaan narkotika, perundungan, kekerasan, penyebaran hoaks, perjudian daring, hingga menurunnya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membekali generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut tanpa kehilangan karakter dan jati diri.

“Teknologi memberikan kemampuan yang semakin besar kepada generasi muda. Namun, kemampuan tersebut harus disertai karakter yang memberikan arah agar teknologi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat,” tuturnya.

Selain penguatan karakter, Ida mendorong anggota Pramuka untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan melalui kegiatan nyata di masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan menanam dan mengembangkan pangan, mengelola sampah, menghemat sumber daya, memanfaatkan teknologi, mengembangkan potensi lokal, serta membantu masyarakat.

“Kami ingin setiap Pramuka tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi juga memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, keberanian untuk mencoba, serta gagasan yang dapat dikembangkan di Gugus Depan, sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan kepramukaan dapat melahirkan generasi muda yang mandiri, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan semangat tersebut, Gerakan Pramuka diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami percaya, dari generasi muda hari ini akan lahir petani dan inovator pangan, ilmuwan, teknolog, wirausahawan, profesional, pemimpin masyarakat, hingga pemimpin bangsa yang berkarakter dan berintegritas,” pungkasnya.***

Artikel HUT Pramuka ke-65, Camat Cisalak Ajak Generasi Muda Perkuat Karakter dan Dukung Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut komitmen pemerintah untuk tidak impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025.

Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan dalam memajukan desa di seluruh Indonesia. Senin 13 Januari 1025.

Sebab desa bisa memanfaatkan potensinya untuk menyediakan kebutuhan pangan tersebut yang manfaatnya dalam meningkatnya kesejahteraan warga, tentu dengan menggunakan dana desa.

“Ini peluang bagi para petani termasuk di Bali apakah di Jembrana, Gianyar, Badung, Karangasem, dan semuanya.

Di kampung kita pacu desa swasembada pangan dengan desa tematik, boleh dibuat desa padi, desa cabai, desa ikan nila, desa telur boleh.

Lihat potensi yang ada di desa jangan ubah yang ada,” paparnya saat kunjungan kerja ke Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Bali.

Dalam kesempatan tersebut Mendes Yandri menyampaikan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025.

Bahwa desa harus memanfaatkan sekurang-kurangnya 20 persen dari total pagu dana desa untuk melaksanakan program ketahanan pangan, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam merealisasikan hal tersebut, desa diminta terlibat langsung melalui BUMDes sehingga perputaran ekonomi terjadi secara cepat dan tepat yang bermuara pada masyarakat desa.

Dengan demikian maka dana desa bisa dimanfaatkan sebagaimana tertuang dalam regulasi, salah satunya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi warga.

“Jangan sampai BUMDes tidak punya kegiatan ekonomi. Kita berharap BUMDes bisa jadi tulang punggung ekonomi di desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, pemerataan ekonomi,” ujar Mendes Yandri.

Sekadar informasi, pembangunan desa merupakan ujung tombang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengajak seluruh elemen mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk berpartisipasi aktif dalam merealisasikannya.

Salah satu caranya dengan kunjungan yang dilakukan ke setiap desa dalam rangka menilik langsung setiap kebutuhan dan potensi desa.

Kunjungan dilakukan ke desa mandiri yang mengalami kemajuan pesat sebagai percontohan seperti Desa Bongkasa Pertiwi juga desa sangat tertinggal sehingga pada akhirnya tidak ada satu pun desa yang terlambat untuk tumbuh.

Sejauh ini Desa Bongkasa Pertiwi telah melakukan tanam cabai untuk ketahanan pangan nabati serta pembagian indukan babi.

Pasalnya babi termasuk komoditas besar di Bali yang manfaatnya sampai pada energi terbarukan berupa biogas dari kotoran ternak tersebut.***

Simak update artikel terbaru di Google News

https://www.deltanusantara.com

Artikel Mendes Yandri : Tak Akan Ada Impor Pangan 2025, Ini Peluang Besar Untuk Kemajuan Desa pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Menurutnya, dari 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT, ketahanan pangan lokal desa atau swasembada pangan berada di urutan kedua setelah Revitalisasi BUMDes dalam Mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pertama.

“Dari 12 aksi itu sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” Ungkap Mendes Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Selasa 7 Januari 2025.

Untuk mewujudkan aksi tersebut, pihaknya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20 persen Dana Desa atau sekitar Rp 16 triliun dari Rp 71 Triliun di tahun 2025 dialokasikan untuk Ketahanan Pangan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Desa diwajibkan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadikan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.

Lebih lanjut ia mengatakan, Permendesa ini akan dijabarkan lebih detail sebagai Petunjuk Teknis atau modul untuk memastikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

Hal tersebut diharapkan Dana Desa yang telah dikucurkan dapat tepat sasaran, produktif dan dirasakan langsung oleh warga desa.

“Jadi jelas Pak, buat apa dana ketahanan pangan sekurang-kurangnya 20% dari dana desa itu digunakan.

Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira Kepala Desa untuk bermain.

Sehingga jangan sampai dana yang besar Rp16 triliun itu tidak ada jejaknya.

Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi dana desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif tapi yang produktif,” ujar Mendes Yandri.

Namun begitu, ia menilai, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi Kementerian dan Lembaga terkait serta stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa dapat turut andil dalam merealisasikan program tersebut.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antar Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program Swasembada Pangan yang ditargetkan tahun 2027.

Menurutnya, Swasembada Pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program Swasembada pangan ini.

“Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya.

Ibarat sepak bola, kita satu tim kesebelasan, kalau ada satu tim kesebelasan gol bunuh diri, kalah kita, karena kerja kita ini satu kesatuan,” ujar Menko Zulhas.

Sebagai informasi, beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut yakni terkait jaringan irigasi Jawa Timur, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk Makan Bergizi Gratis, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.

Kerjasama dan kolaborasi yang kuat antarpihak diyakini dapat mewujudkan Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan dan tercapainya swasembada pangan.***

Simak update artikel terbaru di Google News

https://deltanusantara.com

Artikel Kemendes PDT: Swasembada Pangan Menjadi Salah Satu Prioritas dari 12 Program Pemerintah pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.