DN.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola di tingkat desa, bukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dikutip, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Mahfud, pemerintah dapat mengakhiri kontrak dengan SPPG dan mengalihkan pengelolaan anggaran MBG kepada desa.

Ia menilai skema tersebut akan membuat pelaksanaan program lebih mudah diawasi, termasuk untuk meminimalkan risiko terjadinya keracunan makanan.

“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official,Pada Jumat (11/9/2026).

Mahfud mengatakan pengelolaan MBG di tingkat desa dinilai lebih mudah dikontrol karena melibatkan organisasi dan masyarakat setempat.

“Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ujarnya.

Soroti Sistem Kontrak SPPG

Mahfud juga menyoroti sistem kontrak dengan SPPG dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, sistem tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena setiap dapur SPPG harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak.

” Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” katanya.

Mahfud kemudian mengusulkan agar pengelolaan MBG dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta melibatkan dapur sekolah.

Ia menilai pemerintah dapat menyelesaikan kontrak yang sudah berjalan, kemudian mengubah pola pelaksanaan MBG menjadi berbasis desa.

“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tutur Mahfud.

Menurut dia, skema tersebut juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan KDMP.

“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” kata dia.

Mahfud Soroti Kasus Keracunan MBG

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan struktur Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan.

Ia menilai Kepala BGN Sudaryono memiliki kinerja yang baik dan cekatan. Namun, Mahfud menilai pelaksanaan program MBG masih menghadapi persoalan karena kasus keracunan yang menurutnya terjadi di berbagai daerah.

“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu. Iya toh? Keracunan anak-anak tuh lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan sosok pimpinan BGN, tetapi juga sistem pelaksanaan MBG, khususnya pola kontrak dengan SPPG.

“Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus. Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tuturnya.***

Artikel Mahfud MD Usul Pengelolaan MBG Dialihkan ke Desa, Soroti Kontrak SPPG pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Adapun yang menjadi sorotannya, terkait tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah dapur.

Perwakilan Komnas PPLH Jabar, Alwan, menekankan pentingnya pengelolaan SPPG secara profesional dan terstruktur agar program MBG dapat berjalan optimal serta tepat sasaran.

Menurutnya, kelembagaan SPPG perlu berada di bawah naungan yayasan agar memiliki sistem yang jelas, terukur, dan akuntabel.

“SPPG harus dikelola secara profesional agar kualitas pelayanan dan keamanan pangan tetap terjaga,” ujar Alwan.

Ia juga menyoroti kompetensi tenaga pengelola dapur, termasuk peran ahli gizi dalam program tersebut.

Menurutnya, kapasitas tenaga ahli tidak cukup hanya berbasis teori, melainkan harus didukung pengalaman lapangan dan standar kompetensi yang memadai.

“Ahli gizi tidak cukup hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus memahami praktik di lapangan,” tambahnya.

Alwan menegaskan, Komnas PPLH tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menyiapkan langkah konkret sebagai solusi.

Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komnas PPLH tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan makanan bergizi serta sistem keamanan pangan.

Selain itu, Komnas PPLH juga menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) kepada karyawan SPPG.

Pelatihan ini dinilai penting untuk mencegah potensi kontaminasi makanan selama proses pengolahan.

“Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada aspek pengolahan makanan, Komnas PPLH juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah dari operasional dapur SPPG.

Sebagai langkah penanganan, DPP Komnas PPLH telah membentuk tim konsultan serta menjalin kerja sama dengan pabrikan penyedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Semarang yang akan menggunakan merek “Bio PPLH”.

Di sisi lain, setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komnas PPLH akan diberdayakan melalui pelatihan pembuatan bakteri pengurai guna mengatasi bau serta limbah organik dari dapur MBG.

“Tujuan kami agar pelaksanaan program MBG berjalan baik, aman, dan ramah lingkungan,” pungkas Alwan.***

Artikel Komnas PPLH Jabar Soroti Tata Kelola Program MBG, Tekankan Profesionalitas SPPG dan Keamanan Pangan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.