DN.com – Pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pasangan mereka selama menjalankan amanah sebagai pelayan publik. Dikutip Senin (27/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Erwan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas, hasil kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Acara berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi Km 3,5, Kota Cimahi, pada Jumat (24/7/2026).

Mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”.

Kegiatan tersebut diikuti para pejabat eselon II, meliputi kepala dinas, kepala biro, kepala badan, beserta suami atau istri masing-masing.

Erwan menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan jabatan, sehingga para pejabat terhindar dari praktik korupsi maupun gratifikasi.

“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi.

Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” ujar Erwan.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi yang digelar bersama KPK merupakan langkah preventif yang sangat penting.

Ia mengingatkan agar keluarga, khususnya pasangan, tidak memberikan tekanan berupa tuntutan gaya hidup yang dapat mendorong pejabat menyalahgunakan kewenangannya.

“Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas.

Namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus melakukan korupsi.

Karena itu, pasangan juga kami undang dalam pendidikan ini agar memahami bagaimana memberikan dukungan yang positif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga lewat pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat.

Menurut Ibnu, keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Pasangan diharapkan mampu menjadi pengingat sekaligus penyemangat untuk hidup sesuai kemampuan dan penghasilan yang dimiliki.

“Keluarga atau pasangan yang berintegritas adalah mereka yang mampu memberikan kesejukan dalam rumah tangga.

Hal itu mendorong kita hidup sesuai kemampuan dan penghasilan. Setidaknya, pasangan menjadi pengingat utama agar tidak melakukan korupsi,” ujar Ibnu.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum, untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih, jujur, serta berintegritas.***

Artikel Wagub Jabar Gandeng KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi, Libatkan Pasangan Pejabat pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sabtu (16/8/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk membebaskan lahan di sekitar Stasiun Padalarang hingga Kota Baru Parahyangan, serta dari arah Cipatat. “Perkiraannya sekitar Rp150 miliar.

Itu untuk pembebasan lahannya saja. Untuk pembangunan jalannya, langsung oleh pihak Kota Baru Parahyangan. Tidak menggunakan dana APBD,” ujar Dedi pada Jumat (15/8/2025) lalu.

Menurut Dedi, pembangunan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Tegaskan Efisiensi, Prabowo Targetkan APBN Tanpa Defisit pada 2027/2028. Ia juga mengaku telah bertemu dengan pengembang untuk membahas rencana ini.

“Itu kan kemacetan nggak pernah berakhir, dan harus ada solusi. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan pihak pengembang Kota Baru Parahyangan.

Kami berdiskusi dan akhirnya sepakat, besok langsung kita buat kesepakatan saja,” katanya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyambut baik proyek pembangunan jalan lingkar tersebut.

Ia menilai proyek ini sebagai solusi atas kemacetan yang sudah lama dinanti masyarakat.

“Sangat-sangat mendukung, sangat positif karena ini bisa mengurai kemacetan juga. Ini adalah yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari seluruh masyarakat karena memang crowded sekali di kawasan itu,” ucapnya.

Jeje menambahkan, akses jalan baru ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini juga akan mempercepat konektivitas.

“Pembebasan lahan ini sebenarnya sudah dikaji sudah lama. Namun akhirnya dengan kebijakan Bapak Gubernur bisa terlaksana. Insya Allah, di tahun depan ini pembebasan, kemudian di tahun berikutnya pembangunannya,” pungkasnya.***

Artikel Pemprov Jawa Barat Alokasikan Rp150 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jalan Lingkar Kota Baru-Cipatat Kabupaten Bandung pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Pemprov Jawa Barat (Jabar) menutup lima lokasi tambang ilegal di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Minggu 19 Januari 2025.

Diketahui izin tambang lima perusahaan itu sudah kedaluwarsa. Aktivitas Penutupan tambang ini, buntut dari sidak Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi yang marah saat di lokasi beberapa hari lalu.

Vidio kang Dedi yang diposting lewat media sosial milik pribadinya itu viral hingga beberpa akun turut memposting ulang.

Atas hal itu, Sekda Jabar Herman Suryatman pun angkat bicara, dirinya memastikan penutupan tambang itu bukan hanya karena viral.

Ia mengaku pemprov telah melayangkan surat peringatan kepada perusahaan tambah pada 2024.

“Kami dari Pemda provinsi Jawa Barat lakukan ini bukan hanya setelah ada informasi yang viral.

Sebelumnya pada bulan November melalui dinas ESDM kami sudah memberikan peringatan ke perusahaan yang sudah expire izinnya.

Demikian juga Satpol PP sudah melakukan, pemantauan ke lapangan dan mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak melakukan operasional karena ilegal,” ujar Herman Suryatman usai menutup lokasi tambang di Subang, pada Jumat (17/01/2025) sore.

Herman menyebutkan, dengan adanya momentum viral itu, ia bersama jajarannya melakukan reaksi cepat sebagai lanjutan tindaklanjut sebelumnya.

Dinas ESDM provinsi Jawa Barat langsung melakukan penelusuran dan keesokannya melakukan pemeriksaan ke perusahaan tambang.

“Besoknya langsung kami BAP, tentu dalam perspektif administrasi hukum terkait minerba ya khususnya penambangan ini menjadi domainnya APH.

Pada hari kemarin, ya, tentu atas izin dari penjabat gubernur sudah melaporkan ke Polda Jabar,” katanya.

“Sudah kami laporkan ke APH dan kami pun memberikan peringatan kepada yang bersangkutan (perusahaan) untuk kedua kalinya.

Ya, jadi di sini ada enam perusahaan ya yang 5 perusahaan itu sudah expired atau ilegal ya, ada satu izinnya masih berlaku sampai bulan September 2025,” kata Herman menambahkan.

Herman juga membenarkan jika truk pengangkut tambang ini melanggar aturan, karena melebihi batas tonase di jalan raya. Hal itu akan merugikan masyarakat karena jalan akan cepat rusak.

Kini pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan kementerian, sebab perusahaan tambang tersebut menyuplai kebutuhan proyek Strategis Nasional (PSN) Patimban.

“Ini salah satu alasan dari yang bersangkutan adalah material penambangan itu untuk menyuplai PSN.

Tentu nya kita pahami PSN penting apalagi Patimban, tapi yang lain juga ketentuan harus ditempuh untuk sementara ini langsung ditutup, untuk yang tidak sesuai ya,”ucapnya.

“Ini harus dihentikan ya, adapun satu tadi PT PPS karena izin yang masih berlaku sampai September, ya silakan tapi tadi catatannya jangan pakai truk yang kapasitasnya di atas 15 ton.

Karena, masyarakat yang dirugikan pada akhirnya jalan akan cepat rusak, masyarakat tidak bisa memanfaatkan jalan, kan kasihan juga gitu,” kata dia.***

Simak update terbaru di Google News

https://www.deltanusantara.com

Artikel Izin Kadaluwarsa, Lima Lokasi Tambang Ilegal di Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang Ditutup pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.