DN.com – Direktorat Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun Pedoman Safeguarding Pesantren Ramah Anak Tahun 2026.

Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat sistem pencegahan kekerasan sekaligus meningkatkan perlindungan santri di lingkungan pesantren.

Draft pedoman tersebut dibahas dalam forum yang digelar di Jakarta pada 10 – 11 Agustus 2026.

Penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya perspektif dan memastikan pedoman memiliki pendekatan yang komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan pesantren.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bareskrim Polri, Majelis Masyayikh, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia, serta unsur pesantren dan pegiat perlindungan anak.

Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, mengatakan pedoman tersebut perlu menjadi bagian penting dalam tata kelola pesantren.

Menurutnya, pesantren tidak hanya dituntut memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga memastikan para santri dapat belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam membangun pesantren yang ramah anak.

Pesantren harus menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan memberikan ruang bagi santri untuk tumbuh serta berkembang secara optimal,” ujar Basnang di Jakarta, pada Senin (10/8/).

Basnang menjelaskan, pelibatan berbagai pihak dalam penyusunan pedoman dilakukan karena penguatan keselamatan dan perlindungan santri membutuhkan kerja bersama.

Menurutnya, perlindungan anak di lingkungan pesantren bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pengasuh atau satuan pendidikan.

Upaya tersebut membutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, aparat penegak hukum, komunitas, serta seluruh warga pesantren.

Dari Pencegahan hingga Keselamatan Santri

Konsep safeguarding dalam konteks pesantren tidak hanya diarahkan sebagai mekanisme penanganan ketika terjadi persoalan.

Pendekatan ini juga menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan membangun sistem yang mampu mengenali potensi risiko sejak dini.

Dengan sistem tersebut, pesantren diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan maupun tindakan lain yang dapat membahayakan santri, sekaligus menyediakan mekanisme perlindungan dan penanganan apabila terjadi persoalan.

Basnang menegaskan, penguatan sistem perlindungan santri harus tetap berjalan selaras dengan karakter, nilai, dan tradisi pesantren.

“Kita ingin penguatan perlindungan santri tumbuh dari nilai-nilai luhur pesantren. Tradisi pengasuhan, pendidikan, keteladanan, dan penghormatan terhadap martabat santri harus menjadi kekuatan dalam membangun sistem safeguarding di pesantren,” tegasnya.

Melalui penyusunan pedoman tersebut, Direktorat Pesantren Kemenag berupaya memperkuat fondasi Pesantren Ramah Anak.

Dengan demikian, aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta tumbuh kembang santri diharapkan semakin menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Bagi pesantren, menjaga keselamatan dan melindungi santri bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah pendidikan dan pengasuhan.***

Artikel Kemenag Susun Pedoman Safeguarding Pesantren Ramah Anak, Perlindungan Santri Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menag menyoroti masih rendahnya cakupan penerima manfaat MBG di kalangan santri. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari total 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri atau sekitar 1,43 persen yang telah menerima manfaat program tersebut.

“Kelompok santri merupakan pihak yang sangat membutuhkan intervensi gizi, namun baru sekitar satu persen yang tersentuh program MBG. Ini yang harus kita dorong bersama,” ujar Menag.

Usulan pertama, Menag meminta pemerintah memperluas jangkauan MBG bagi pondok pesantren.

Meski banyak pesantren telah memiliki dapur mandiri, intervensi pemerintah dinilai tetap penting untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi santri.

Kedua, Menag mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok bahan pangan MBG.

Menurutnya, pemanfaatan sumber bahan baku yang dikelola pesantren dapat menekan biaya logistik sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Ketiga, Menag meminta penyesuaian jadwal distribusi makanan dengan aktivitas santri, terutama saat menjalankan puasa sunah Senin dan Kamis.

Ia mengusulkan makanan dikirim menjelang waktu berbuka agar tetap segar saat dikonsumsi.

Selain itu, Menag menegaskan pentingnya validitas data agar program MBG tepat sasaran.

Kementerian Agama, kata dia, siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat pemutakhiran data penerima manfaat.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG.

Salah satu fokusnya adalah penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta percepatan pendataan wilayah prioritas, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Zulkifli menargetkan seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat menyerahkan pembaruan data paling lambat 5 Agustus 2026 agar sinkronisasi data penerima manfaat dapat segera diselesaikan.***

Artikel Menag Minta MBG Jangkau Lebih Banyak Santri, Libatkan Pesantren dalam Rantai Pasok pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.