DN.com – Desakan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, untuk mundur dari jabatannya mengemuka di tengah penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Dikutip, Jum’at (13/11/2026).

Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi komposisi delegasi Indonesia, termasuk membersihkan unsur-unsur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan perusahaan energi fosil dan industri ekstraktif.

Kritik serupa disampaikan Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi.

Menurutnya, penunjukan tokoh dengan latar belakang bisnis ekstraktif sebagai pimpinan delegasi berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam perundingan iklim di tingkat global.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung di Antalya, mengaku kecewa terhadap kinerja delegasi Indonesia di COP31.

Ia menilai pemerintah belum menunjukkan capaian maupun langkah konkret dalam memperjuangkan agenda aksi iklim, terutama terkait dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP31.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong!” tegas Amin.

Ia juga menilai komitmen pemerintah terhadap transisi energi masih perlu dipertanyakan karena kebijakan yang dijalankan dianggap belum mampu melepaskan ketergantungan terhadap industri batu bara, nikel, dan bauksit.

Kekecewaan terhadap arah kebijakan tersebut juga disuarakan kalangan generasi muda. Koordinator Climate Rangers Indonesia.

Ginanjar Aryasuta, menegaskan bahwa anak muda menolak praktik transisi energi yang dinilai hanya menjadi formalitas dan masih dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.

Sebagai tindak lanjut, koalisi masyarakat sipil menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Indonesia.

Pertama, menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mempercepat peralihan menuju energi bersih.

Kedua, memastikan pendanaan adaptasi terhadap bencana iklim dari negara maju diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang berpotensi menambah beban negara berkembang.

Ketiga, mendesak pencopotan Hashim Djojohadikusumo dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan menggantinya dengan figur yang dinilai independen serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan bisnis ekstraktif.

Koalisi masyarakat sipil berharap pemerintah lebih serius menunjukkan komitmen terhadap keadilan iklim, perlindungan lingkungan, dan percepatan transisi energi yang berpihak kepada masyarakat.***

Artikel Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 060729/MA.KP.07/09/2026 yang diterbitkan pada 23 September 2026.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Zain, mengatakan keputusan tersebut diterbitkan setelah Prof. Muzakki menyampaikan surat pengunduran diri pada 22 September 2026.

“KMA tentang pemberhentian Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya terbit menyusul surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan oleh Prof. Muzakki pada 22 September 2026,” kata Muhammad Zain di Jakarta, pada Rabu (23/9).

Prof. Akh. Muzakki sebelumnya dilantik sebagai Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya pada 15 September 2026.

Pelantikan tersebut menjadi periode keduanya memimpin UIN Sunan Ampel Surabaya setelah sebelumnya menjabat sebagai rektor selama empat tahun pada periode 2022–2026.

Muhammad Zain menyampaikan bahwa melalui KMA tersebut, Menag memberhentikan Prof. Muzakki dengan hormat serta menyampaikan apresiasi atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat.

“Melalui KMA yang terbit pada 23 September 2026 ini, Menag memberhentikan Prof. Muzakki dengan hormat dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini,” ujarnya.

Untuk memastikan roda kepemimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya tetap berjalan, Menag menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penunjukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 12 regulasi tersebut disebutkan bahwa apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir sementara pejabat baru belum dilantik, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan atau mengangkat pejabat lain sebagai pelaksana tugas hingga Rektor/Ketua baru dilantik.***

Artikel Sepekan Usai Dilantik, Akh Muzakki Mundur dari Rektor UIN Sunan Ampel pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.