Hal tersebut hanya semata-mata dilakukan untuk mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden Prabowo Subianto. Dikutip Rabu (22/7/2026).

Menurut Qodari, tata letak kursi tersebut tidak berkaitan dengan kedudukan maupun kewenangan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Posisi duduk pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang kabinet.

Ini bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan,” kata Qodari dalam keterangannya, pada Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, format sidang kali ini dirancang agar seluruh peserta dapat melihat Presiden dengan jelas, sekaligus memudahkan Prabowo melakukan kontak mata dengan seluruh peserta saat menyampaikan arahan.

Pengaturan tersebut juga mempertimbangkan banyaknya jumlah peserta yang hadir.

Qodari menegaskan, kehadiran Wakil Presiden bersama para menteri dalam sidang tersebut merupakan bagian dari peserta yang menerima arahan Presiden.

Karena itu, posisi duduk disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan acara.

Ia juga membantah anggapan bahwa posisi duduk Gibran yang tidak berdampingan dengan Presiden mencerminkan perubahan kedudukan atau berkurangnya peran Wakil Presiden.

“Pengaturan tempat duduk hanya semata-mata merupakan teknis penyelenggaraan acara. Tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo tampak duduk sendiri di bagian depan menghadap jajaran Kabinet Merah Putih.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran duduk di barisan yang sama dengan para menteri, tepat di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Susunan tempat duduk tersebut menjadi perhatian publik di media sosial karena berbeda dari sidang kabinet sebelumnya, di mana Presiden dan Wakil Presiden biasanya duduk berdampingan.***

Artikel Istana Jelaskan Alasan Prabowo dan Gibran Tak Duduk Berdampingan di Sidang Kabinet Paripurna pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah (PGM). Kamis (16/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kesejahteraan serta penguatan kapasitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru madrasah, termasuk penguatan pelatihan berbasis teknologi.

Dalam audiensi itu, PGM menyampaikan sejumlah isu penting, mulai dari kebutuhan peningkatan kompetensi berbasis digital.

Selain itu, tantangan regulasi yang masih dihadapi guru madrasah, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian.

Wapres Gibran mengapresiasi peran PGM dalam memperjuangkan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan.

Secara khusus, Wapres menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru serta penguatan kapasitas melalui pelatihan yang merata.

Ia juga menyoroti perlunya pemerataan pelatihan berbasis teknologi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, PGM turut mengundang Wapres untuk menghadiri peringatan Hari Lahir ke-18 PGM dan PGM Award 2026 yang akan digelar di Bandung.

Langkah ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap penguatan peran guru madrasah.

Ketua Umum PGM, Yaya Ropandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penguatan program pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan robotika, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi guru madrasah.

“Alhamdulillah kami juga menyampaikan peningkatan kualitas guru madrasah melalui pelatihan AI dan robotika.

Pak Wapres telah memberikan sinyal positif bahwa program tersebut perlu dilaksanakan, bahkan di setiap provinsi,” ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas, PGM juga menyoroti kendala dalam peningkatan kesejahteraan guru madrasah.

Salah satu isu utama adalah belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PGM berharap pemerintah dapat segera menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian status serta meningkatkan kesejahteraan guru madrasah, seiring dengan upaya pemerataan pelatihan berbasis teknologi di seluruh Indonesia.***

Artikel Wapres Gibran Bahas Kesejahteraan dan Digitalisasi Guru Madrasah Bersama PGM pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming didampingi Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kepala BNPB Suharyanto, langsung meninjau salah satu lokasi terdampak bencana alam.

Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu lokasi yang terdampak paling parah. Jumat 06/12/2024.

Kampung ini ditimpa bencana pergerakan tanah sejak pada Rabu dini hari (04/12/2024).

Atas peristiwa tersebut  menyebabkan puluhan rumah rusak berat dan memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Curah hujan tinggi selama tiga hari terakhir telah menyebabkan wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, dilanda bencana hidrometeorologi.

Rentetan bencana berupa banjir bandang, tanah longsor, hingga pergerakan tanah telah mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya masih dalam pencarian.

Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya penanganan prioritas terhadap para pengungsi, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.

Kunjungan Wapres tersebut sebagai langkah untu mewujudkan komitmen Presiden Prabowo agar jajarannya bertindak cepat dan tanggap (responsif) dalam menangani bencana.

Selain itu, Wapres juga meminta BNPB, BPBD, serta instansi terkait lainnya, untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan mengevakuasi warga yang masih berada di zona bahaya.

Wapres menginstruksikan agar infrastruktur yang terdampak, seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya, segera diperbaiki untuk memudahkan mobilitas warga dan bantuan.

Kepada masyarakat, Wapres mengimbau agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Hal itu mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, bahwa Wapres memerintahkan langsung pada dirinya untuk mengatasi bencana ini sampai tuntas.

“Karena itu BNPB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak sampai tuntas,” ujarnya.

Pada peninjauan ini, Wapres sempat mengunjungi posko pengungsian di SDN 2 Tegalpanjang dan Kantor Desa Sukamaju.

Wapres mengajak berdialog untuk mengetahui langsung kondisi warga terdampak.

Tidak hanya itu, Wapres juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada para pengungsi, serta buku, mainan, dan susu untuk anak-anak.***

Artikel Wakil Presiden Gibran Rakabuming didampingi Pj. Gubernur Jabar Maninjau Lokasi Bencana Alam di Sukabumi pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Rapat perdana tersebut untuk menindaklanjuti salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan peran pemuda dan peningkatan prestasi olahraga.

Acara berlangsung di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gelora No. 21, Jakarta Pusat, Rabu (04/12/2024).

Pada kesempatan ini, Wapres menyoroti beberapa isu penting yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan sejumlah langkah strategis yang harus dijalankan untuk mengoptimalkan implementasi DBON.

Adapun salah satu PR yang menjadi fokus Wapres adalah masih minimnya atensi pemerintah pada pengembangan olahraga di sisi hulu.

“Pemerintah dan publik masih fokus di hilir saat atletnya menang, padahal di hulu masih belum maksimal, misalnya pencarian bakat, pembinaan, dan lain-lain,” ungkapnya.

04/12/2024
Sebagai upaya mewujudkan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan peran pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gelora No. 21, Jakarta Pusat, Rabu (04/12/2024).

Pada kesempatan ini, Wapres menyoroti beberapa isu penting yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama dan menyampaikan sejumlah langkah strategis yang harus dijalankan untuk mengoptimalkan implementasi DBON.

Adapun salah satu PR yang menjadi fokus Wapres adalah masih minimnya atensi pemerintah pada pengembangan olahraga di sisi hulu.

“Pemerintah dan publik masih fokus di hilir saat atletnya menang, [padahal] di hulu masih belum maksimal, misalnya pencarian bakat, pembinaan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Wapres meminta instansi terkait agar mengembangkan kurikulum dan melengkapi fasilitas penunjang olahraga di sekolah-sekolah. Termasuk juga mengakomodasi pengembangan talenta olahraga para penyandang disabilitas, baik dari segi sarana prasarana maupun pembinaan.

“Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat, misalnya untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah,” pintanya.

Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya penyelesaian kurikulum untuk Sekolah Khusus Olahraga (SKO) agar dapat mendukung program DBON secara optimal.

Lebih jauh, Wapres meminta komitmen penuh dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar program DBON dapat berjalan secara maksimal.

“[Harus] dipastikan DBON masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) semua K/L tiap tahun. Juga masuk dalam RPJMN,” instruksinya.

Tidak hanya itu, Wakil Kepala Negara juga meminta Kementerian Dalam Negeri agar memastikan seluruh daerah menerapkan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD).

Sebab, sejauh ini baru dua provinsi di Indonesia yang telah memiliki DBOD. “Pastikan tiap daerah menjalankan DBOD dengan penuh komitmen,” tegasnya.

Wapres juga menekankan perlunya pelibatan sektor swasta dalam implementasi DBON, khususnya agar mengambil peran dalam pembangunan rumah sakit olahraga dan pengelolaan stadion.

“Buka kesempatan bagi swasta untuk membangun rumah sakit olahraga yang merata di tiap provinsi.
Termasuk pengambilalihan stadion-stadion kita yang mungkin terbengkalai,” imbaunya.

Menurut Wapres, keterlibatan swasta dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Semantara itu. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memaparkan dukungan-dukungan yang dibutuhkan dari sejumlah instansi terkait, guna meningkatkan prestasi olahraga, dari hulu hingga hilir.

“Di dalam program prioritas, salah satunya adalah peningkatan prestasi olahraga yang kami klasterisasi sesuai dengan instansi terkait.

Pemerintah mewajibkan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri untuk memberikan beasiswa kepada atlet, minimal 5 persen dari total daya tampung.

Ini terkait dengan Kemenpora, KemenPU, Kemendikdas, dan Kemenditisaintek,” terangnya.***

Biro Pers Wapres

Artikel Wapres Gibran Soroti PR Penting dalam Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Dari Kurikulum hingga Peran Swasta pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.