DN.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pemanggilan tersebut berlangsung sepekan setelah Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil resmi dilantik oleh Presiden Prabowo pada 14 September 2026.

Saat tiba di Istana, Suahasil belum mengungkapkan agenda pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

“Rapat dulu, nanti habis itu kita ngobrol,” ujar Suahasil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Ia juga belum memberikan penjelasan terkait kemungkinan pembahasan skema anggaran untuk merealisasikan pendidikan negeri gratis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri.

Ia menegaskan pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat diakses secara gratis.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis.

Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung sumber pembiayaan untuk program pendidikan gratis.

Ia mengatakan dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi,” ujar Prabowo.

Sementara itu, pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan pendidikan negeri gratis.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyatakan pemerintah tengah menganalisis rencana tersebut.

Hingga Suahasil meninggalkan Istana, belum ada keterangan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo secara khusus membahas anggaran pendidikan gratis.***

Artikel Prabowo Panggil Menkeu Suahasil ke Istana, Wacana Pendidikan Negeri Gratis Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Wacana mengenai mekanisme pencalonan presiden kembali mencuat setelah muncul gagasan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden minimal mendapat dukungan dari dua fraksi di DPR. Selasa (22/9/2026).

Wacana tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, MK menyatakan ketentuan yang mensyaratkan pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh dukungan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkara tersebut diajukan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faizal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan penerapan presidential threshold, antara lain karena dinilai berdampak terhadap prinsip “one man, one vote, one value”.

Para pemohon berpendapat, suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif sebelumnya tidak semestinya digunakan kembali sebagai dasar pencalonan presiden pada periode pemilu berikutnya.

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan distorsi representasi dalam sistem demokrasi.

MK Beri Pedoman untuk Pembentuk UU

Meski menghapus presidential threshold, MK juga mempertimbangkan karakter sistem multipartai yang berlaku di Indonesia.

Mahkamah menilai perlu ada mekanisme yang dapat mencegah munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam jumlah yang terlalu banyak.

Karena itu, MK memberikan sejumlah pedoman kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering).

Dalam pedoman tersebut, MK menyatakan seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pengusulan pasangan calon tidak boleh didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR maupun perolehan suara sah secara nasional.

MK juga membuka ruang bagi partai politik peserta pemilu untuk bergabung dalam mengusulkan pasangan calon, sepanjang gabungan tersebut tidak menciptakan dominasi yang menyebabkan terbatasnya jumlah pasangan calon maupun pilihan pemilih.

Selain itu, MK menyatakan partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon dapat dikenai sanksi berupa larangan mengikuti pemilu berikutnya.

MK juga menekankan bahwa penyusunan rekayasa konstitusional, termasuk perubahan UU Pemilu, harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Dengan demikian, wacana mengenai dukungan minimal dua fraksi menjadi bagian dari perdebatan mengenai desain aturan pencalonan presiden setelah penghapusan presidential threshold.

Namun, skema tersebut merupakan gagasan yang berbeda dari pedoman MK yang secara tegas menyatakan bahwa pencalonan tidak didasarkan pada persentase kursi DPR atau perolehan suara nasional.

Perubahan mekanisme pencalonan presiden selanjutnya menjadi ranah pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan putusan MK dan prinsip partisipasi publik yang bermakna.***

Artikel Wacana Presidential Threshold Kembali Mencuat, Usulan Dukungan Minimal Dua Fraksi Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.