DN.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga belum menjadi kebijakan final.

“Salah satu usulnya adalah gaji PPPK dapat dibantu melalui DAU. Namun, hal itu belum diputuskan karena formulanya masih digodok dan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan,” ujar Bima, Selasa (4/8).

Bima mengungkapkan, Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan kabupaten, kota, dan provinsi yang memiliki keterbatasan fiskal sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran gaji PPPK.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami kendala keuangan.

Pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kondisi fiskal masing-masing daerah.

“Saat ini kami sedang mendalami data daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar gaji PPPK,” kata Bima.

Menurutnya, usulan penambahan DAU dari sejumlah pemerintah daerah merupakan hal yang wajar mengingat pembayaran gaji PPPK merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Meski demikian, pemerintah pusat akan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah tambahan DAU dapat dialokasikan untuk membantu pembayaran gaji PPPK.

“Tidak masalah jika ada usulan penambahan DAU. Namun, kami harus melihat kemampuan fiskal APBN terlebih dahulu.

Yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa daerah tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar gaji PPPK,” pungkasnya.***

Artikel Pemerintah Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Kemendagri Siapkan Skema Bantuan DAU pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 79 pemerintah daerah (Pemda) mengalami kesulitan fiskal untuk membayar belanja pegawai.

Untuk menutup kebutuhan tersebut, pemerintah memperkirakan diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp3,7 triliun.

“Kalau untuk belanja pegawai di 79 daerah itu, kebutuhannya hampir Rp3,5 triliun,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut Tito, angka tersebut hanya mencakup kebutuhan belanja pegawai. Jika ditambah dengan kebutuhan anggaran lainnya, total dana yang diperlukan diperkirakan mencapai sekitar Rp14 triliun.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, total kebutuhan anggaran untuk membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal bahkan diperkirakan mendekati Rp20 triliun.

Tito menjelaskan, mayoritas daerah yang mengalami kesulitan keuangan menghadapi beban pembayaran gaji yang meningkat setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga meluruskan informasi yang beredar mengenai anggapan bahwa Kemendagri menolak tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Kemendagri justru mendukung pemberian bantuan, namun terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan masing-masing daerah.

“Kami turunkan tim untuk melakukan evaluasi. Setelah dibedah, ternyata banyak anggaran yang belum efisien, seperti belanja rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya.

Setelah dilakukan penghematan, di sejumlah daerah anggarannya ternyata cukup untuk membayar gaji pegawai,” ujar Tito.

Selain melakukan evaluasi efisiensi anggaran, Kemendagri juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema bantuan fiskal bagi daerah yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat terdapat 409 pemerintah daerah yang masih memiliki hak atas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, dengan nilai kebutuhan diperkirakan mencapai hampir Rp20 triliun.

“Tentu kami di Kemendagri sangat senang apabila ada tambahan bantuan. Tidak mungkin saya menghalangi,” tegas Tito.***

Artikel Tito Karnavian Ungkap 79 Daerah Kesulitan Bayar Gaji Pegawai PPPK, Kebutuhan Dana Capai Rp3,7 Triliun pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.