DN.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadirkan solusi hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal layak bagi warga Bekasi dan sekitarnya.

Melalui skema baru, masyarakat kini berpeluang memiliki apartemen dengan cicilan mulai Rp1 jutaan per bulan. Kamis (2/4/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Proyek Apartemen Meikarta yang sebelumnya mengalami berbagai kendala kini ditransformasi menjadi hunian vertikal bersubsidi.

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan fokus pada penyelesaian hak konsumen sekaligus pengembangan hunian terjangkau.

Sebagian lahan seluas sekitar 10 hingga 20 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen subsidi.

Program ini menyasar MBR, termasuk para buruh di kawasan industri Bekasi.

Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya perubahan istilah “rumah susun” menjadi “apartemen” guna meningkatkan kepercayaan diri masyarakat.

Menurutnya, istilah apartemen selama ini identik dengan kalangan berpenghasilan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa perubahan istilah merupakan bagian dari konsep baru yang diusung pemerintah, khususnya untuk proyek di Meikarta dan wilayah Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang lebih ringan.

Masa cicilan yang sebelumnya maksimal 20 tahun diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga beban pembayaran menjadi lebih terjangkau.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program ini bertujuan mengubah stigma bahwa apartemen hanya untuk masyarakat dengan penghasilan di atas Rp10 juta.

Ia berharap masyarakat dengan penghasilan setara UMK di Bekasi dan Karawang juga dapat memiliki hunian vertikal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini memungkinkan masyarakat dengan penghasilan setara UMP untuk memiliki apartemen bersubsidi.***

Artikel Apartemen Subsidi di Bekasi, Cicilan Mulai Rp1 Jutaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia.

Ia pun memerintahkan seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan tersebut paling lambat akhir Januari 2025.

Hal tersebut ia sampaikan saat Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten.

“Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa program ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.

Menurutnya, ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Di sisi lain, Tito juga memastikan penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Tito mengapresiasi Kota Tangerang atas inovasi memangkas waktu layanan PBG hanya 10 jam.

Dia juga memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.

Tito mengatakan dengan kebijakan ini rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak dan tidak ada lagi yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.

Ia berharap kebijakan tersebut bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.***

Simak update artikel terbaru di Google News https://www.deltanusantara.com

Artikel Mendagri Keluarkan Perintah Terbaru Untuk Kepala Daerah Se-Indonesia, Batas Waktunya Paling Lambat 31 Januari 2025 pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.