DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya melakukan reformasi mendasar dan terukur untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menghadapi tekanan fiskal, serta mendorong pemerataan kemakmuran di seluruh kabupaten dan kota.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Jabar.

Dalam kesempatan itu, Dedi menilai Jawa Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal hingga manufaktur. Dikutip, Minggu (23/8/2026).

Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui gagasan pembangunan yang lebih relevan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah maupun antarjenjang pemerintahan.

Evaluasi Anggaran dan Harmonisasi Pembangunan

Pemprov Jawa Barat menempatkan Gubernur sebagai pengarah utama atau orchestrator pembangunan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah mekanisme evaluasi anggaran kabupaten/kota yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi evaluasi teknis.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan rata-rata lama sekolah, serta pemerataan sarana dan layanan kesehatan.

Dorong Peningkatan IPM melalui Pendidikan Kesetaraan

Dalam upaya meningkatkan IPM, Pemprov Jabar menyoroti indikator rata-rata lama sekolah yang tidak hanya mencerminkan pendidikan anak usia sekolah, tetapi juga mencakup masyarakat hingga kelompok usia lanjut.

Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah memperluas program pendidikan kesetaraan, mulai dari Paket A, B, C hingga D, khususnya bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian pendidikan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

Perampingan OPD dan Penggabungan BUMD

Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan struktur birokrasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan digabungkan untuk mengurangi beban belanja daerah, dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, seluruh BUMD Jawa Barat, kecuali Bank BJB, direncanakan digabungkan ke dalam satu holding bernama Sangga Buana.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi beban keuangan akibat struktur manajemen yang terlalu banyak sekaligus mendorong pengelolaan BUMD yang lebih transparan dan profesional melalui proses seleksi terbuka.

Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja

Pemprov Jawa Barat juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut pemerintah daerah, karakteristik setiap wilayah memiliki perbedaan sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat diterapkan secara seragam.

Wilayah perkotaan seperti Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, maupun Banjar.

Karena itu, realisasi investasi di Jawa Barat diarahkan agar tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat melalui pembukaan dan penyerapan lapangan kerja di berbagai daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap reformasi tata kelola, efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan investasi dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.***

Artikel Dedi Mulyadi Tegaskan Reformasi Tata Kelola dan Pemerataan Ekonomi di Jawa Barat pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di wilayahnya. Selasa (14/7/2026).

Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwan kepada awak media usai menghadiri Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Kamis (9/7/2026).

“Sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memerangi yang namanya LGBT di wilayah Jabar,” ujar Erwan.

Ia menegaskan, apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikenakan sanksi secara tegas.

“Kalau memang sesuai perundang-undangan, sanksi paling beratnya adalah pemberhentian. Dan apabila ada yang masuk perbuatan pidana, kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Erwan menjelaskan bahwa pemberian sanksi akan mengacu pada peraturan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya berharap masyarakat memberikan laporan-laporan yang akurat, baik kepada kepolisian maupun kepada kami, sehingga kami dapat segera mengambil langkah sesuai kewenangan,” pungkasnya.***

Artikel Wagub Jabar Tegaskan Komitmen Berantas Praktik LGBT, ASN Terbukti Melanggar Terancam Sanksi Tegas pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% di APBN 2026. Kamis (29/1/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menerima keputusan ini dan akan terus bekerja.

Pemprov Jabar diketahui memiliki piutang pemerintah pusat berupa DBH sebesar Rp1,22 triliun yang telah diakui Kementerian Keuangan.

Dedi menegaskan keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan di desa berhenti, tapi menjadi pemicu kreativitas aparat desa.

Pemprov Jabar akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur, dan memberikan uang miliaran rupiah bagi desa-desa berprestasi.

Fokus pembangunan 2026 diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga.

Proyek prioritas meliputi penyelesaian PJU terintegrasi, pembangunan jembatan besar, dan jembatan layang di beberapa lokasi.

“Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan,” kata Dedi.***

Artikel Jawa Barat Terima Pemangkasan DBH 69,5%: “Kita Kerja Terus” pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, sebesar 0,7 % atau sekitar Rp126.000. Jum’at (26/12/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengumumkan keputusan itu di Rumah Dinas Gubernur, Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025) sore.

Kenaikan tersebut mengikuti formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dedi menjelaskan bahwa keputusan diambil setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan serta perwakilan buruh dan pengusaha.

Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.859‑Kesra/2025.

“Untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya 0,7 %, upah minimum sektoralnya 0,9 %,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa dinamika pembahasan pengupahan memang tak terhindarkan, namun hasil akhir dianggap kompromi terbaik.

“Semua berdinamika, satu orang kan pengen naiknya tinggi, yang satu pengen murah.

Kita harus ambil sisi tengah, akomodatif terhadap kepentingan buruh, pekerja, sekaligus ekonomi,” ucapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Okta, menjelaskan besaran UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601.

Ia menegaskan, “Jika ada Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, maka besaran upah di wilayah tersebut wajib mengacu pada UMP Jawa Barat 2026.”

Pemerintah pusat menggunakan rumus alfa untuk menghitung kenaikan upah 2026:UMK 2026 = UMK 2025 + (UMK 2025 × (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)))

Nilai α ditetapkan dalam rentang 0,5–0,9. Dengan formula ini, Jawa Barat berharap upah minimum tetap kompetitif sekaligus menjaga kestabilan ekonomi daerah.***

Artikel Jawa Barat Naikkan UMP 2026,  Rp2,317,601 Jadi Patokan Upah Minimum pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com  – Nabila Safira Azzahra, seorang putri Subang, siap mengikuti audisi Duta Pendidikan Jawa Barat tahap 2. Nabila, yang merupakan kategori Dewasa Putri, membutuhkan dukungan masyarakat untuk memenangkan audisi ini. Selasa (25/11/2025).

Nabila dapat di support melalui SpotVOTE dengan melakukan top up sesuai kategori nominal yang telah ditentukan. Setiap top up akan membantu Nabila mendapatkan poin dan meningkatkan kesempatan untuk menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat.

“Terima kasih atas dukungan Akang/Teteh. Saya berharap dapat menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat dan mewakili Kabupaten Subang dengan baik,” kata Nabila.

Untuk mendukung Nabila, masyarakat dapat melakukan vote melalui SpotVOTE dengan cara scan ORIS “Pendaftaran Duta Pendidikan Jawa Barat” atau melalui rekening BRI 000501175846507 a.n Muhammad Wahyu Nugroho.

Setiap top up akan membantu Nabila mendapatkan poin dan meningkatkan kesempatan untuk menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat.

Nabila berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Subang dan Jawa Barat untuk terus berprestasi dan menjadi pemimpin yang berintegritas.

Nabila memohon dukungan dan doa dari masyarakat untuk memenangkan audisi Duta Pendidikan Jawa Barat tahap 2.

“Saya berharap Akang/Teteh dapat mendukung saya dengan melakukan vote melalui SpotVOTE dan mendoakan saya agar dapat menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat yang berintegritas dan dapat mewakili Kabupaten Subang dengan baik,” ujar Nabila.

Dengan dukungan dan doa dari masyarakat, Nabila siap berjuang untuk menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat dan membawa harum nama Kabupaten Subang.***

Artikel Nabila Safira Azzahra, Putri Subang Berjuang Menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat! pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Desa – desa di Jawa Barat Tahun 2025, akan mendapat dana desa di atas Rp 2 Milyar.

Berikut ini daftar desa hingga Kabupaten di Jawa Barat yang akan menerima dana desa tahun 2025 tercatat ada 98 desa dana desanya di atas Rp 2 M.

Kabupaten Bekasi

1. Desa Sumberjaya, Rp 4.073.322.000

2. Desa Mangunjaya, Rp 3.759.447.000

3. Desa Karangsatria, Rp 3.319.698.000

4. Desa Wanajaya, Rp 3.147.192.000

5. Desa Sukaragam, Rp 3.101.583.000

6. Desa Telagamurni, Rp 3.080.670.000

7. Desa Babelankota, Rp 3.080.439.000

8. Desa Setiamekar, Rp 3.001.935.000

9. Desa Sukaraya, Rp 2.943.078.000

10. Desa Karangasih, Rp 2.721.234.000

11. Desa Sukasari, Rp 2.639.988.000

12. Desa Karangraharja, Rp 2.610.549.000

13. Desa Sukadami, Rp 2.581.434.000

14. Desa Mekarsari, Rp 2.563.734.000

15. Desa Sindangmulya, Rp 2.373.357.000

16. Desa Kalijaya, Rp 2.363.160.000

17. Desa Sukadanau, Rp 2.275.998.000

18. Desa Sriamur, Rp 2.256.396.000

19. Desa Burangkeng, Rp 2.231.610.000

20. Desa Ciantra, Rp 2.218.338.000

21. Desa Telajung, Rp 2.188.251.000

22. Desa Sukajaya, Rp 2.184.879.000

23. Desa Tridaya Sakti, Rp 2.170.620.000

24. Desa Sukamulya, Rp 2.169.753.000

25. Desa Waluya, Rp 2.104.842.000

26. Desa Sukamanah, Rp 2.045.595.000

27. Desa Kedungjaya, Rp 2.030.865.000

Kabupaten Bandung Barat

28. Desa Tanimulya, Rp 2.476.245.000

29. Desa Padalarang, Rp 2.298.987.000

30. Desa Cilame, Rp 2.213.130.000

31. Desa Cibitung, Rp 2.180.880.000

Kabupaten Bogor

32. Desa Bojonggede, Rp 2.810.367.000

33. Desa Tlajung Udik, Rp 2.693.505.000

34. Desa Rawapanjang, Rp 2.669.700.000

35. Desa Cicadas, Rp 2.574.462.000

36. Desa Cilebut Barat, Rp 2.488.932.000

37. Desa Kota Batu, Rp 2.457.159.000

38. Desa Dayeuh, Rp 2.389.863.000

39. Desa Bojong Kulur, Rp 2.344.218.000

40. Desa Tugu Selatan, Rp 2.331.318.000

41. Desa Gunung Picung, Rp 2.321.829.000

42. Desa Susukan, Rp 2.285.580.000

43. Desa Ciburayut, Rp 2.262.792.000

44. Desa Wanaherang, Rp 2.217.090.000

45. Desa Ciangsana, Rp 2.216.613.000

46. Desa Pasirangin, Rp 2.212.386.000

47. Desa Klapanunggal, Rp 2.204.094.000

48. Desa Purasari, Rp 2.177.289.000

49. Desa Cipayung, Rp 2.164.179.000

50. Desa Cibeuteung Muara, Rp 2.161.752.000

51. Desa Ciherang Pondok, Rp 2.152.725.000

52. Desa Cipicung, Rp 2.130.891.000

53. Desa Kopo, Rp 2.126.691.000

54. Desa Tugujaya, Rp 2.123.865.000

55. Desa Cileuksa, Rp 2.108.353.000

56. Desa Cileungsi Kidul, Rp 2.085.981.000

57. Desa Sasak Panjang, Rp 2.074.191.000

58. Desa Kalongsawah, Rp 2.073.666.000

59. Desa Lulut, Rp 2.066.175.000

60. Desa Cimandala, Rp 2.064.540.000

61. Desa Sirnagalih, Rp 2.054.340.000

62. Desa Cijujung, Rp 2.048.631.000

63. Desa Tegal, Rp 2.047.338.000

64. Desa Singajaya, Rp 2.024.178.000

65. Desa Cikeas Udik, Rp 2.023.788.000

55. Desa Lumpang, Rp 2.018.715.000

67. Desa Nagrak, Rp 2.001.420.000

68. Desa Sirnagalih, Rp 2.170.584.000

69. Desa Cinunuk, Rp 2.646.714.000

70. Desa Rancamanyar, Rp 2.575.719.000

71. Desa Nagrak, Rp 2.478.594.000

72. Desa Sukamanah, Rp 2.437.980.000

73. Desa Cimekar, Rp 2.341.827.000

74. Desa Sangkanhurip, Rp 2.292.459.000

75. Desa Cileunyi Wetan, Rp 2.287.107.000

76. Desa Alamendah, Rp 2.270.217.000

77. Desa Pangalengan, Rp 2.248.299.000

78. Desa Margahayu Selatan, Rp 2.207.289.000

79. Desa Rahayu, Rp 2.200.365.000

80. Desa Mekarrahayu, Rp 2.144.010.000

81. Desa Cangkuang Kulon, Rp 2.100.711.000

82. Desa Margamulya, Rp 2.076.870.000

83. Desa Pangauban, Rp 2.055.513.000

84. Desa Bojongmalaka, Rp 2.003.265.000

Kabupaten Garut

85. Desa Cintanagara, Rp 2.093.175.000

Kabupaten Cirebon

86. Desa Lebak Mekar, Rp 2.576.535.000

87. Desa Gumulung Lebak, Rp 2.313.261.000

88. Desa Gumulung Tonggoh, Rp 2.286.397.000

Kabupaten Indramayu

89. Desa Mekarjaya, Rp 2.052.972.000

Kabupaten Subang

90. Desa Sukamandijaya, Rp 2.038.506.000

Kabupaten Karawang

91. Desa Duren, Rp 2.344.392.000

92. Desa Rengasdengklok Selatan, Rp 2.334.918.000

93. Desa Bengle, Rp 2.309.472.000

94. Desa Cibalongsari, Rp 2.305.470.000

95. Desa Pucung, Rp 2.270.376.000

96. Desa Cikampek Barat, Rp 2.096.502.000

97. Desa Purwasari, Rp 2.052.162.00098. Desa Kondangjaya, Rp 2.051.898.000.

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews

Artikel Sebanyak 98 Desa yang Akan Mendapatkan Dana Desa Tahun 2025 di Atas Rp 2 Milyar pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Tagihan ini masuk dalam belanja anggaran di Dinas Pendidikan.

Laporan tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman saat menyampaikan belanja anggaran di sejumlah perangkat daerah kepada Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.

Salah satu yang disampaikan adalah belanja anggaran di Dinas Pendidikan. Jumat 24 Januari 2025.

Penyampaian belanja anggaran ini disampaikan Sekda Herman di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.

“Heran Tagihan Air Disdik Rp 6,7 M, Dedi Mulyadi: Mandi Pakai Air Apa?”, kata KDM

Ketika Herman menyampaikan tagihan air di Dinas Pendidikan, Dedi nampak agak heran.

Pasalnya, Herman mengatakan tagihan air Dinas Pendidikan mencapai Rp 6,7 miliar.

Tagihan ini bukan dari sekolah-sekolah, melainkan dari kantor cabang Disdik hingga UPTD pendidikan.

“Ini tagihan air PDAM berarti kan,” kata Dedi.

Jika kantor cabang, unit Disdik, UPTD per tahun menghabiskan anggaran Rp 6,7 miliar,”imbuhnya.

Berarti per bulannya rata-rata menghabiskan anggaran Rp 400 juta.

“Kira-kira mandi make naon, biaya Rp 400 juta sebulan,” kata Dedi dengan nada heran.

Dedi tampak heran dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut hanya untuk tagihan air per bulan.

“Ini ka, bukan belanja air untuk sekolah. Sekolah mah kan sudah menyelenggarakan sendiri, ada dari BOS,” ujar Dedi.***

Simak update artikel terbaru di Google News

https://www.deltanusantara.com

Artikel Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi Heran, Tagihan Air di Dinas Pendidikan Mencapai Rp 6,7 M pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Acara berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Pada Selasa 17 Desember 2024.

Proses pembahasan mendapatkan pengawalan ketat dari massa aksi aliansi buruh Jawa Barat yang telah hadir sejak siang hari.

Anggota Depeprov Jawa Barat, Ira Laila Budiman, mengungkapkan bahwa rapat pembahasan rekomendasi upah telah berlangsung selama dua hari berturut-turut.

“Kami mulai rapat sejak Senin pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan Selasa pagi sampai larut malam.

Alhamdulillah, seluruh rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat berhasil kami kawal 100% tanpa pengurangan satu pun,” jelas Ira Laila.

Ira juga mengungkapkan bahwa terdapat 9 kabupaten/kota yang tidak mengajukan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Kesembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Ketidakhadiran rekomendasi dari daerah tersebut menyebabkan UMSK di wilayah-wilayah itu tidak dapat ditetapkan.

“UMSK harus direkomendasikan oleh kabupaten/kota. Karena tidak ada rekomendasi dari sembilan daerah tersebut, maka UMSK tidak bisa ditetapkan,” jelasnya.

Meski demikian, Ira memastikan bahwa rekomendasi dari 18 kabupaten/kota lainnya telah dikawal dengan baik.

Ia juga menyebutkan bahwa aspirasi dari Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Pj Bupati Bekasi dan Pj Bupati Purwakarta turut diperkuat dalam berita acara rapat Depeprov.

“Seluruh rekomendasi UMK dan UMSK dari kabupaten/kota telah dimasukkan dalam berita acara, termasuk aspirasi dari Pj Wali Kota Bekasi, Pj Bupati Bekasi dan Pj Bupati Purwakarta.

Kami berharap Gubernur dapat mengakomodasi seluruh rekomendasi tersebut secara penuh,” ujar Ira.

Rencananya, keputusan akhir mengenai UMK dan UMSK akan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat pada 18 Desember 2024.

Ira mengapresiasi terhadap perjuangan buruh Jawa Barat yang terus mengawal proses pengambilan keputusan.***

Simak terus berita terbaru di https://www.deltanusantara.com

Artikel Depeprov Jabar Rampungkan Rekomendasi UMK, Aspirasi 27 Kabupaten/Kota  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Penjabat (Pj.) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, resmi menerima petikan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri terkait perpanjangan masa jabatannya sebagai Pj. Bupati Subang.

SK ini diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam acara yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung. Sabtu 14 Desember 2024.9

Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan SK perpanjangan masa jabatan kepada Pj. Bupati Majalengka, Dr. H. Dedi Supandi, M.Si.

Acara ini dirangkaikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini dua pejabat yang dilantik:

– Dr. Rita Kardinasari, S.Psi., M.Si. sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama.
– Dr. Drs. H. R. Iip Hidayat, M.Pd. sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama.

Pj. Gubernur Jawa Barat menyampaikan pentingnya memanfaatkan kompetensi dan pengalaman para pejabat yang baru dilantik, khususnya dalam peran strategis mereka di pemerintahan.

Bey juga menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pj. Gubernur pun memberikan apresiasi kepada Penjabat Bupati Subang atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat.

Bey Machmudin bahkan dengan santai mengungkap bahwa Dr. Imran sebelumnya sempat “pamit-pamitan” kepada masyarakat Subang,”tuturnya.

“Pak Imran ini, lanjutnya, sudah pamit-pamitan, saya pikir kok sudah mendahului takdir. Tapi ternyata diperpanjang.

Dan saya yakin masyarakat Subang sangat bangga karena masa jabatan Pak Imran diperpanjang,” ujar Bey diselingi canda.

Bey juga menyoroti tindakan tegas Dr. Imran dalam menangani kasus bullying yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pak Imran mendapat banyak apresiasi atas ketegasannya. Ini contoh baik bagaimana penegakan aturan harus dilakukan dengan konsisten agar tidak terulang lagi kasus serupa,” tandasnya. .

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pencapaian luar biasa Pj. Bupati Majalengka, termasuk berbagai penghargaan dan inovasi yang berhasil diraih selama masa jabatannya.

Ia berharap keduanya terus meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi baru, transparansi, dan dedikasi tinggi.

“Selamat bertugas kepada Bu Rita, Pak Iip, Pak Dedi, dan Pak Imran. Lanjutkan pengabdian dengan dedikasi penuh demi masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.***

Artikel SK Masa Jabatan Penjabat Bupati Subang Resmi Diperpanjang, Pj Gubernur: Teruskan Inovasi dan Transparansi Pemerintahan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Turut hadir Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Kegiatan tersebut dalam upaya meninjau kewilayahan SMKN Tegalwaru sebagai prospek wilayah ketahanan pangan.

“Ini berada di Jawa Barat, jadi memberikan inspirasi bagi kami bahwa sangat memungkinkan kerja sama dengan non pemerintah.

Tentunya juga sangat baik menjadikan wilayah ketahanan pangan,” kata Bey Machmudin.

Bey menyampaikan lokasi tersebut sangat baik dengan lingkungan yang hijau dan asri mendukung untuk kegiatan bertanam.

“Saya rasa ini sangat baik, lingkungannya banyak naturalnya, hijau dan asri,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Bey juga mengingatkan, lokasi SMK tersebut terletak di kontur tanah yang rawan bencana longsor.

Dirinya juga menyarankan untuk segera melakukan asesmen pergerakan tanah.

“Saya sering ke tempat bencana, mohon untuk dicek lagi, asesmen tentang pergerakan tanah,” ucap Bey.***

Artikel Penjabat Gubernur Jabar Dampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dalam Kunjungan Ke SMKN Tegalwaru pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusatara.com – Berikan pelayanan maksimal pada pelaksanaan Nataru 2024, Polda Jabar Persiapkan Operasi Kemanusiaan Polri.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, menyampaikan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan Operasi Nataru Lodaya 2024 yang merupakan Operasi Kemanusiaan Polri.

Menurut Akhmad Wiyagus, selain menjamin keamanan, Operasi Nataru Lodaya 2024, tentunya bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selama momen libur Natal dan Tahun Baru.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” tandas Akhmad Wiyagus.

Operasi ini tidak hanya berfokus pada pengamanan tempat ibadah dan jalur wisata, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pemudik yang mengalami kendala di perjalanan.

Ia juga menyampaikan bahwa posko pelayanan yang didirikan di berbagai titik akan menyediakan fasilitas kesehatan, tempat istirahat, serta informasi lalu lintas.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang, aman dan kondusif.

Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” tuturnya.

Kapolda Jabar juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional dalam menjalankan tugas.

Langkah ini untuk menjaga harmoni dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sehingga terciptanya Operasi Kemanusiaan Polri yang aman dan kondusif,”pungkasnya.***

Artikel Jelang Nataru 2024, Polda Jabar Persiapkan Operasi Lodaya  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum bersama Auditor Irwasda Polda Jabar, hadiri pelantikan Rektor UNLA periode 2024-2029

Acara berlangsung di Kampus Universitas Langlangbuana (UNLA), Bandung, Selasa (3/12/2024).

Selain rangkaian pelantikan Rektor UNLA periode 2024-2029, juga meliputi serah terima jabatan dan pisah sambut.

Diketahui dalam acara tersebut Kepemimpinan UNLA resmi beralih dari Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., kepada Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H.

Kehadiran Wakapolda Jawa Barat pada acara ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara kepolisian dan dunia pendidikan tinggi.

Hal ini menunjukkan komitmen Polda Jawa Barat, untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Hal ini tentunya sangat pentung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk proses belajar- mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Serah terima jabatan ini menandai babak baru bagi Universitas Langlangbuana ( UNLA)

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Wibowo memberikan ucapan selamat kepada Rektor yang baru dilantik

Dirinya berharap agar UNLA di bawah kepemimpinan Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H., dapat semakin berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat penting UNLA, civitas akademika, serta tamu undangan lainnya.

Semoga kepemimpinan baru ini membawa UNLA menuju prestasi serta kemajuan yang lebih gemilang,” ucap Wakapolda Jabar.***

Artikel Wakapolda Jabar Hadiri Pelantikan serta Sertijab Rektor Universitas Langlangbuana Periode 2024-2029 pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.