DN.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang masyarakat untuk tidak sekadar menyebarkan isu dugaan praktik jual beli kursi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Dedi menegaskan, warga harus berani melaporkan secara resmi jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi masuk sekolah negeri di Jawa Barat. Dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, setiap laporan harus disertai data yang jelas, termasuk nama dan identitas pihak yang diduga terlibat, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

“Di mana? Sebutkan. Jangan hanya isu. Siapa yang jual beli, sebutkan namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya. Laporkan saja, kita proses hukum,” tegas Dedi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung.

Dedi menekankan, pemerintah daerah tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi tanpa bukti yang kuat.

Ia menjelaskan, dugaan kecurangan dalam SPMB harus dilaporkan melalui mekanisme resmi agar dapat menjadi dasar pemeriksaan internal hingga proses hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Lebih lanjut, Dedi membantah adanya anggapan bahwa proses SPMB 2026 dapat diintervensi oleh pihak tertentu, termasuk kalangan pejabat.
“Anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sistem penerimaan murid baru di Jawa Barat telah dirancang untuk meminimalkan potensi kecurangan dan memastikan proses berjalan objektif.

Dedi juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB 2026.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru agar tetap transparan dan adil.

Namun demikian, Dedi mengingatkan agar pengawasan publik dilakukan secara bertanggung jawab, bukan dengan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Kalau ada bukti, laporkan. Jangan hanya menyebarkan isu,” pungkasnya.

Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga integritas SPMB 2026 agar berjalan bersih, transparan, dan tidak merugikan calon peserta didik.***

Artikel Dedi Mulyadi Tantang Bongkar Praktik Jual Beli Kursi SPMB 2026: “Jangan Sebar Isu, Laporkan!” pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Kerusakan jalan terjadi di banyak wilayah, termasuk di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan ekonomi nasional. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah tak jarang memicu kecelakaan lalu lintas.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan langsung terhadap Jalur Pantura. Sebab, jalur tersebut berstatus sebagai jalan nasional yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menurut Dedi, perbaikan Jalur Pantura tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung utama dari Jakarta hingga Jawa Timur, penanganan yang dibutuhkan adalah rekonstruksi menyeluruh, bukan sekadar penambalan sementara.

“Pembiayaan untuk jalan, saya kan enggak tahu isinya, apakah alokasinya tersedia atau tidak? Rekonstruksi jalan, itu harus rekonstruksi loh, bukan tambal. Rekonstruksi jalan Pantai Utara, Jawa Barat,” ujar Dedi.

Di tengah keterbatasan kewenangan daerah, Dedi mengaku telah menyiapkan solusi yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan mengalihkan pengelolaan jalan nasional yang melintasi pusat-pusat kota di Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah.

“Misalnya jalan-jalan nasional yang melintasi kota-kota, seperti Jalan Pasteur Kota Bandung, itu kan Jalan Nasional. Tahun 2026 ini kita akan rekonstruksi pakai dana APBD Provinsi dengan MoU,” jelasnya.

Tak hanya itu, Dedi juga menyebut Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung yang berstatus jalan nasional bisa diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Skema serupa, menurutnya, dapat diterapkan di seluruh daerah.

“Di setiap kota itu pasti ada Jalan Nasional yang lewat kota. Seluruh Jalan Nasional itu nanti diserahkan ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota karena itu pusat kota,” katanya.

Ia menilai, pengalihan status tersebut akan membuat pengelolaan jalan di pusat kota menjadi lebih efektif dan responsif, sekaligus mengurangi beban Kementerian PU dalam pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat.

“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus Jalan Pantai Utara Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, dengan berkurangnya tanggung jawab pusat terhadap jalan nasional di dalam kota, maka anggaran yang sebelumnya tersebar bisa dikonsentrasikan untuk memperbaiki Jalur Pantura yang memang berfungsi sebagai penghubung antarprovinsi.

“Yang diserahkan ke provinsi itu adalah jalan-jalan yang di pusat kota, jalan nasional yang di pusat kota, kabupaten, kota madya, dan ibu kota provinsi termasuk Bandung,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perubahan status jalan tersebut akan otomatis menurunkan beban pemeliharaan Kementerian PU di Jawa Barat.

“Nanti berubah. Yang jalan-jalan kota itu nanti berubah menjadi jalan provinsi, menjadi jalan kabupaten, menjadi jalan kota. Otomatis kan beban PU untuk pemeliharaan di Jawa Barat kan menurun,” kata Dedi. Pada Rabu (4/2).

Meski skema ini akan menambah beban anggaran daerah, Dedi menilai hal tersebut justru sepadan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Tapi kan nggak ada masalah nambah beban kan juga untuk kepentingan kota,” ujarnya. Ia juga menyinggung soal keadilan fiskal.

Menurut Dedi, jalan di pusat kota mayoritas digunakan oleh warga setempat yang membayar pajak kendaraan di daerah tersebut, berbeda dengan Jalur Pantura yang dilintasi kendaraan besar dari luar daerah.

“Kalau jalan Pantai Utara Jabar itu mah jelas jalan penghubung antar provinsi. Kalau jalan ke pusat kota yang pakai mobilnya pun adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah,” tuturnya.

“Kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini,” pungkas Dedi.

Skema ini rencananya akan segera dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat sebagai upaya mencari solusi atas persoalan jalan rusak di Jalur Pantura yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.***

Artikel Gubernur Jabar: Pemprov Tidak Berwenang Perbaiki Jalur Pantura, Tapi Tawarkan Solusi  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sisa anggaran APBD 2025 sebesar Rp500.000 bukan hasil kebijakan populis, melainkan pencerminan pelaksanaan layanan wajib pemerintah daerah. Minggu (11/1/2026).

“Ada wacana yang menyebut kami ambisius mengejar program populis. Padahal yang kami selakukan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, layanan yang memang harus dipenuhi,” kata Dedi pada Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa belanja APBD difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, listrik, irigasi, normalisasi sungai, dan infrastruktur jalan.

Pembangunan sekolah hingga tingkat SMA/SMK dianggap penting untuk menghindari kekurangan ruang kelas pada penerimaan siswa baru.

“Jika provinsi tidak membangun sekolah, nanti akan terdengar keluhan karena ruang kelas tidak cukup,” ujarnya.

Dalam bidang kesehatan, Dedi menekankan pentingnya jaringan antara puskesmas dan rumah sakit agar layanan dapat berjalan lancar.

Ia juga menyoroti masalah warga yang masih belum memiliki akses listrik karena kemiskinan, dan menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan hal tersebut berlanjut.

Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan yang di‑hotmix atau dibeton, penerangan jalan, dan drainase, disebut sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan berkualitas.

Dedi mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.

“Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, yang diklaim menunjukkan belanja daerah yang efektif dan lebih baik dibandingkan tahun‑tahun sebelumnya dengan Silpa sekitar Rp1 triliun.

Namun masih ada belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026.

Gubernur Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana dengan pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian akan dialokasikan untuk belanja rutin.

Tunda bayar terjadi karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025.***

Artikel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Belanja APBD Rp500.000 Bukan Kebijakan Populis, Melainkan Pelayanan Dasar pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan baru yang mengharuskan setiap sekolah di provinsi ini menyelenggarakan satu hari penuh di alam terbuka bagi para siswanya.

Ide ini muncul dalam rapat koordinasi pendidikan provinsi pada akhir November 2025, di mana Dedi menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada gadget dan memperkuat rasa kebangsaan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan alam.

“Sehari di alam bukan sekadar keluar kelas, melainkan upaya menumbuhkan kecintaan pada tanah air, mengenal keanekaragaman hayati, serta memahami budaya lokal,” ujar Dedi dalam sambutannya dilansir dari situs resmi bappeda.jabarprov.go.id.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari kurikulum informal yang dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Sejarah, dan Seni Budaya.

Usulan ini mendapat respon positif dari sejumlah pihak, termasuk Dinas Pendidikan Jawa Barat dan organisasi lingkungan hidup.

Mereka menilai bahwa program “Sehari di Alam” dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi stres belajar, serta memperkuat ikatan sosial antar siswa.

Beberapa sekolah pilot telah mulai menyiapkan outing ke kawasan hutan, kebun raya, dan situs bersejarah di sekitar Bandung dan sekitarnya.

Dedi juga mengimbau orang tua dan guru untuk mendukung pelaksanaan program ini dengan mengurangi penggunaan gawai selama kegiatan lapangan.

“Mari kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dari alam, bukan hanya dari layar,” tutupnya.

Ancaman Generasi Gawai dan Keterputusan dengan Alam

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai bahwa anak-anak zaman sekarang sedang menghadapi krisis identitas dengan lingkungannya.

Mereka kehilangan koneksi dengan alam, yang secara ironis merupakan tanah air mereka sendiri.

Ia menyoroti gaya hidup modern yang menjauhkan anak-anak dari pengalaman langsung dengan bumi.

“Masalah anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Sejak lahir, kakinya belum pernah menyentuh tanah, tak pernah berlari di pematang sawah, tak pernah mandi di sungai, dan seluruh waktunya dihabiskan bersama gawai,” tuturnya.

Inilah yang menjadi latar belakang usulan agar siswa mengalokasikan satu hari per minggu untuk meninggalkan bangku sekolah dan beralih ke alam bebas.

Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, namun diharapkan dapat segera diimplementasikan pada tahun ajaran 2026/2027.

Jika berhasil, Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengintegrasikan pendidikan berbasis alam ke dalam sistem pendidikan formal.***

Artikel Gubernur Dedi Mulyadi: Satu Hari di Alam Wajib untuk Siswa, Tinggalkan Gawai, Cintai Tanah Air pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 di Lapangan Apel Mapolda Jabar.

Upacara berlangsung khidmat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertindak sebagai inspektur upacara, Selasa (1/7/2025)

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara ke-79 atas nama masyarakat Jawa Barat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat.

“Polri akan dikatakan berhasil manakala tak ada lagi pelanggaran lalu lintas di jalan.

Pintu-pintu rumah tak lagi perlu dikunci, dan mobil-mobil dapat diparkir di tepi jalan tanpa rasa khawatir akan dicuri.

Itulah puncak keberhasilan Polri,” ujar KDM.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sejarah Polri berakar dari pasukan Bhayangkara pada masa Kerajaan Majapahit.

“Diharapkan Bhayangkara masa kini dapat menjaga keamanan negara sebagaimana Bhayangkara Majapahit menjaga keamanan kerajaannya,” tambahnya.

Upacara turut dihadiri oleh Pangdam III/Siliwangi, jajaran TNI, Forkopimda, perwakilan instansi lain serta para purnawirawan Polri.

Peringatan ini menjadi momentum reflektif untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews

Artikel Polda Jabar Gelar Upacara Puncak HUT Bhayangkara ke-79, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bhayangkara Masa Kini Dapat Menjaga Keamanan Negara pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Isu pelarangan wisuda hingga kini masih ramai jadi perbincangan yang dibahas di sekolah-sekolah hingga menjadi viral.

Usai Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan yang diterbitkan oleh Pemrov Jabar melalui Gubernur Dedi Mulyadi resmi melarang adanya prosesi wisuda di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

Memang jika dikaji secara mendalam, pelarangan wisuda yang dimaksudkan oleh Gubernur Jabar tak serta merta muncul melalui asumsi belaka. Kamis (8/5/2025).

Ada banyak hal yang mendasari munculnya aturan ini, yang lebih utama tentu adalah konsep wisuda yang diterapkan di sekolah-sekolah justru tak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan di perguruan tinggi.

Sejak lama banyak sekolah-sekolah di Indonesia dari jenjang SD hingga SMA banyak yang mengadakan wusuda di perpisahan seperti apa yang diadakan di perguruan tinggi.

Tak ada yang melarang memang pada awalnya, namun jika dilakukan dengan cara demikian tentu rasa-rasanya prosesi tersebut justru mencoreng kesakralan prosesi wisuda di perguruan tinggi yang sarat akan perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras si mahasiswa untuk mencapai tahap tersebut.

Prosesi wisuda sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam penerapannya. Dimulai pada abad ke-12 di Eropa khususnya di universitas-univesitas terkemuka misalnya Oxford dan Cambridge.

Secara pemaknaan dan filosofinya, wisuda sendiri memiliki makna yakni momen pelantikan atau peresmian bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan.

Kata wisuda berasal dari baha Jawa Kuno yakni wisudha yang memilii arti serupa.

Acara wisuda sendiri memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekadar perayaan kelulusan, tetapi juga merupakan penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Serta menandai tercapainya transisi ke fase baru dalam kehidupan.

Atas hal itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan pernyataan resmi soal polemik pelarangan wisuda di Jawa Barat kala menghadiri pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 yang digelar di PPSDM Kemendikbudristek, Kota Depok, Jawa Barat pada selasa (29/14/2025)

Ia menyatakan bahwa wisuda tetap diperbolehkan dan lumrah dilakukan asal dalam pelaksanaannya tidak memberatkan baik secara finansial maupun psikologis, dan ada persetujuan antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah.

Wisuda juga boleh dilaksanakan asal tidak berlebihan dan tidak bersifat memaksa. Tidak perlu digelar di hotel mewah atau disertai dengan biaya yang besar.

Dari perspektif kementerian, jelas tak ada pelarangan dalam pelaksanaan wisuda selama tak ada pihak yang dirugikan baik secara materil maupun psikologis.

Wisuda yang dimaksud yakni perayaan wisuda yang lumrah dilakukan. Misalnya saja acara kelulusan yang dilakukan dengan mengadakan perayaan sederhana di sekolah dengan mengadakan pentas seni yang diisi oleh para siswa itu sendiri.

Selain itu, proses wisuda yang dilakukan dengan menggunakan dana iuran juga tak masalah dilakukan asal sebelumnya sudah terlibat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengadakannya.

Perbedaan pandangan yang terjadi antara Gubernur Jabar dan Mendikdasmen tentu jika kita lihat secara jeli tentu tak hanya sekadar perbedaan pandangan namun lebih kepada memperkuat argumen dan saling melengkapi masing-masing argumen.

Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar tentu resah dengan fenomena kelulusan di sekolah-sekolah akhir-akhir ini kerap mengadakan acara yang terkesan hedon dan memberatkan sebagian orang tua peserta didik.

Tren di Tiktok bahkan kerap memperlihatkan prosesi wisuda yang menampilkan acara-acara mewah di hotel-hotel berbintang.

Para siswa diharuskan untuk menyetorkan sejumlah uang yang sudah disepakati guna nantinya digunakan untuk acara kelulusan tersebut.

Dandanan yang menor, busana yang mewah, gaya berjas, foto sana-sini, mengundang para artis, hingga penggunaan gedung hotel mewah seakan telah menjadi hal yang melekat dan wajib dilaksanakan jika ingin benar-benar lulus dari sebuah sekolah

Tak cukup sampai di situ, ajang pelaksanaan wisuda di sekolah-sekolah dalam artian perpisahan juga kerap dijadikan sebagai ladang pungutan uang atau pengerukan keuntungan dari kalangan oknum guru yang ingin mencari untuk dari ketidaktahuan informasi yang dialami oleh para orang tua siswa.

Memang ada yang namanya rapat atau temu kangen dengan para orang tua, namun sekolah juga kebanyakan tidak memikirkan secara matang ide dari konsep perpisahan yang akan ditawarkan kepada orang tua apakah itu bermanfaat dan tidak membebankan atau sebaliknya.

Sekolah seakan sudah mencari cara dan menyiapkan momen untuk membicarakan rencana wisuda tersebut dan mencoba melibatkan sebagian orang tua yang digolongkan dalam kategori “mampu” untuk diajak bekerjasama memengaruhi orang tua yang lain agar mau ikut serta membiayai anak-anaknya di acara wisuda.

Maka dari itu, prosesi wisudalah yang layak ia laksanakan guna melengkapi akhir dari perjalanan akademiknya.

Tapi itu semua tergantung dari perspektif masing-masing kita memaknainya. Setiap dari keputusan yang diambil akan ada dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan.

Begitu juga dengan polemik persoalan wisuda di sekolah-sekolah di Indonesia. Ada banyak cara yang bisa dilakukan sekolah-sekolah untuk merayakan kelulusan siswa-siswinya, misalnya mengadakan pentas seni yang diisi oleh siswa dan siswi berbakat, mengadakan perayaan kelulusan dengan melakukan doa bersama, mengadakan rekreasi ke tempat-tempat yang disetujui, dll.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

Artikel Masih Hangat Jadi Perbincangan, Beda Pandangan Mendikdasmen dan Gubernur Jabar Soal Wisuda di Sekolah-Sekolah pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Jalan di kota Bandung identik dengan kemacetan serta semerawutnya trotoar jalan yang dipenuhi parkir liar dan para pedagang kaki lima, kini berubah terlihat rapih dan bersih, salah satunya Jalan Pasteur.

Sebagaimana diketahui Jalan Pasteur yang selama ini menjadi salah satu titik sibuk serta sebagai gerbang utama menuju Kota Bandung, kini tampil berbeda. Rabu (16/4/2025).

Hal ini menjadi sorotan sekaligus pujian dari orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi dalam kunjungannya baru-baru ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, bahwa jalan yang dulunya penuh sesak dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir liar, dan kesemrawutan, kini menjelma menjadi kawasan yang rapi, bersih, dan tertata.

Saya bangga. Akhirnya kawasan ini bisa menjadi wajah kota yang ramah dan tertib,” ucapnya dalam video yang dilansir dari Instagram @dedimulyadi/1.

Dedi yang dikenal dengan gaya blusukannya yang khas, menyampaikan bahwa penataan kawasan ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan tempat jualan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Kalau kita hormati itu, berarti kita menghargai peradaban,” tegasnya.

Penataan Jalan Pasteur sendiri merupakan hasil kolaborasi apik antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mereka menertibkan para PKL dan parkir liar yang selama ini menguasai ruang publik. Trotoar dipugar, fasilitas pejalan kaki diperbaiki, dan area hijau ditambahkan untuk menciptakan suasana yang lebih sejuk dan nyaman.

Bagi Dedi Mulyadi, transformasi ini bukan sekadar proyek fisik, tapi simbol perubahan mental dan kedisiplinan.

“Bandung ini kota kreatif, harusnya mulai dari wajahnya sudah kelihatan. Pasteur ini gerbang utama, masa kita sambut tamu dengan kekacauan!,”ucapnya.

Tak hanya memuji, Dedi juga memberi pesan kepada warga dan aparat setempat untuk menjaga apa yang sudah tertata.

Kalau sudah rapi, jangan dikembalikan lagi ke zaman chaos. Ini harus jadi standar baru,” katanya sambil tersenyum.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya

di GoogleNews.

Artikel Wajah Terbaru Jalan Pasteur, Pintu Gerbang Kota Bandung, Menuai Pujian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Dimasa jabatannya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama bulan Ramadan 2025.

Dalam aturan baru ini, jam masuk kantor ASN dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB, lebih awal dari jadwal sebelumnya pukul 07.30 WIB.

Sementara itu, jam pulang dipercepat menjadi pukul 14.00 WIB. Dedi menyebut keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan kesehatan serta efektivitas kerja selama bulan puasa. Sabtu 01 Maret 2025.

“Ada pertanyaan nih Kang Dedi nyari sensasi dibikin jam 06.30 masuk kerja. Tidak, saya tidak nyari sensasi, saya menggunakan logika (dalam memutuskan),” tutur Dedi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71.

Alasan Perubahan Jam Kerja menurut Dedi, banyak orang cenderung tidur setelah sahur dan salat subuh, yang sering kali menyebabkan keterlambatan masuk kerja.

Dengan memajukan jam masuk kantor, ia berharap para pegawai dapat langsung beraktivitas setelah sahur dan subuh dalam kondisi segar.

“Biasanya, setelah sahur dan salat subuh, banyak yang memilih tidur lagi, dan akhirnya bangun kesiangan. Akibatnya, mereka berisiko terlambat ke kantor.

Dari sisi kesehatan juga kurang baik karena setelah makan sahur, perut penuh, lalu langsung tidur. Itu tidak dianjurkan, baik dari sisi medis maupun ajaran Rasulullah,” ujar Dedi.

Selain itu, perubahan juga diterapkan pada waktu istirahat siang.

Jika pada hari biasa istirahat hanya 30 menit, kini diperpanjang menjadi satu jam, dari pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Tujuannya, agar pegawai dapat beristirahat sejenak setelah salat Zuhur, termasuk tidur siang yang umum dilakukan saat berpuasa.

Lebih Banyak Waktu Bersama Keluarga

Dedi juga menekankan bahwa kebijakan ini dibuat agar para pegawai dapat lebih cepat pulang dan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga menjelang berbuka puasa.

“Pada umumnya, Ramadhan ini spesial. Banyak yang ingin berkumpul dengan keluarga saat berbuka puasa.

Dengan pulang lebih awal, terutama bagi ibu-ibu, mereka bisa lebih leluasa memasak. Bapak-bapak juga bisa ikut membantu di rumah,” katanya.

Meski demikian, Dedi berpesan agar pegawai tetap semangat dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, puasa bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Semoga keputusan ini membuat kita lebih semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat. Puasa bukan alasan untuk menurunkan produktivitas,” kata dia.

Kebijakan ini mulai berlaku pada hari pertama Ramadhan dan akan dievaluasi jika diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

Pemprov Jabar berharap aturan ini dapat meningkatkan kinerja pegawai tanpa mengganggu ibadah selama bulan suci.***

Yuk! Baca artikel Deltanusantara.com lainnya di Google News

Artikel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ubah Jam Kerja ASN selama Ramadhan: Masuk Pukul 06.30 WIB pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.