DN.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga belum menjadi kebijakan final.

“Salah satu usulnya adalah gaji PPPK dapat dibantu melalui DAU. Namun, hal itu belum diputuskan karena formulanya masih digodok dan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan,” ujar Bima, Selasa (4/8).

Bima mengungkapkan, Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan kabupaten, kota, dan provinsi yang memiliki keterbatasan fiskal sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran gaji PPPK.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami kendala keuangan.

Pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kondisi fiskal masing-masing daerah.

“Saat ini kami sedang mendalami data daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar gaji PPPK,” kata Bima.

Menurutnya, usulan penambahan DAU dari sejumlah pemerintah daerah merupakan hal yang wajar mengingat pembayaran gaji PPPK merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Meski demikian, pemerintah pusat akan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah tambahan DAU dapat dialokasikan untuk membantu pembayaran gaji PPPK.

“Tidak masalah jika ada usulan penambahan DAU. Namun, kami harus melihat kemampuan fiskal APBN terlebih dahulu.

Yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa daerah tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar gaji PPPK,” pungkasnya.***

Artikel Pemerintah Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Kemendagri Siapkan Skema Bantuan DAU pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mengutamakan efisiensi anggaran untuk memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jum’at (10/7/2026).

Tito menegaskan pemerintah pusat siap membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal, namun syaratnya pemda harus lebih dulu melakukan efisiensi belanja dan benar-benar memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.

“Pertama, kita mendata daerah-daerah mana yang kapasitas fiskalnya memang sulit. Yang kita minta, daerah-daerah melakukan efisiensi dulu,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Kamis (9/7/2026).

Menurut Tito, banyak kepala daerah, terutama yang baru menjabat, belum memahami secara menyeluruh kondisi keuangan daerah.

Karena itu, ia mengingatkan agar tidak langsung menerima laporan dari bawahan yang menyatakan anggaran tidak mencukupi tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemendagri pun akan menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk memverifikasi kondisi keuangan daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK.

Tim akan mengevaluasi apakah daerah telah memangkas belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, konsumsi rapat, hingga pengadaan barang yang belum menjadi prioritas.

“Saya menurunkan beberapa tim dari Kemendagri. Dirjen Keuangan Daerah turun, cek dulu apakah sudah melakukan efisiensi atau belum,” kata Tito.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan daerah telah melakukan efisiensi namun masih mengalami keterbatasan fiskal, Kemendagri akan mengusulkan percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kementerian Keuangan.

“Nanti kita usulkan kepada Menteri Keuangan agar daerah yang benar-benar kesulitan fiskal diberikan prioritas penyaluran DBH sehingga memiliki anggaran untuk membayar PPPK,” ujarnya.

Tito juga menegaskan pemerintah daerah tidak diperbolehkan merumahkan PPPK maupun tenaga kontrak hanya karena alasan keterbatasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menambah angka pengangguran.

Sebelumnya, ribuan PPPK paruh waktu dan aparatur sipil negara (ASN) mengikuti apel akbar di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terkait kebijakan efisiensi anggaran. Apel sempat berlangsung ricuh setelah muncul wacana merumahkan tenaga kontrak.

Namun, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memastikan tenaga kontrak tidak akan dirumahkan.

Sebagai langkah efisiensi, pemerintah daerah memilih memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu sebesar 30 persen.***

Artikel Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran demi Bayar Gaji PPPK, Larang Pegawai Dirumahkan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan angkat bicara terkait lowongan kerja serta gaji pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Beredarnya kabar terkait gaji serta pembukaan lowongan kerja di Koperasi Merah Putih kini masih jadi perbincangan publik.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas, gaji pengurus Kopdeskel Merah Putih akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Rabu (28/5/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menerangkan lowongan kerja (loker) untuk Kopdeskel Merah Putih yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks.

“Nanti itu (gaji) akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos.

Banyak video-video itu dicari tenaga kerja, nggak ada. Itu hoaks,” kata Zulhas, pada Senin (26/5/2025).

Zulhas memastikan bahwa pemerintah tidak pernah memungut biaya apapun ke masyarakat dalam program tersebut.

Untuk itu, Zulhas meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau terjebak dalam loker bodong itu untuk segera melaporkan ke polisi.

“Tolong siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih, minta uang, cari tenaga kerja yang pungut uang, nggak ada. Laporin ke polisi terdekat.

Tidak ada. Menawarkan jasa, menawarkan A B C D, minta duit, lapor polisi terdekat tidak ada, pungut-memungut, tidak ada.

Nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih,” terang zulhas.***

Yuk! Baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

Artikel Zulkifli Hasan Angkat Bicara Terkait Lowongan Kerja serta Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.