DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset senilai sekitar Rp22 miliar dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah. Jum’at (24/7/2026).

Dana hibah tersebut untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan aset tersebut diduga milik tersangka Anwar Sadad (AS), anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Gerindra.

Anwar Sadad sendiri mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, serta Bagus Wahyudiono (BGS), staf sekaligus orang kepercayaannya.

“Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset milik AS dan BGS dengan total nilai sekitar Rp22 miliar,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).

Aset yang disita meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga (GOR), hingga Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang tersebar di Surabaya, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Mojokerto, dan Pasuruan.

Menurut Taufik, penyidik masih terus menelusuri aliran dana serta aset lain yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

“KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran uang hingga penelusuran aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini,” tegasnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua P. Simanjuntak, dalam perkara dugaan suap dana hibah Pokmas.***

Artikel KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anggota DPR dalam Kasus Dugaan Suap Dana Hibah Pokmas Jatim pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025, anggaran yang bersumber dari APBD ini mengalami perubahan yang signifikan bahkan ekstrim.

Dengan efisiensi itu, bantuan hibah untuk pondok pesantren dihapus. Penghapusan bantuan hibah untuk pondok pesantren tersebut sangat mengejutkan. Senin (28/4/2025).

Karena di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang telah disahkan dan ditetapan bersama-sama oleh Pj Gubernur Bey Machmudin bersama DPRD Jawa Barat pada 8 Nopember 2024 dan sudah ditetapkan bantuan untuk pondok pesantren dengan total anggaran sebesar Rp 153.580.470.381.

Efisiensi anggaran tersebut merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, anggaran bantuan hibah untuk pondok pesantren tersebut dihapus.

Hal tersebut diperkuat dengan lampiran dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bantuan hibah untuk pondok pesantren, madrasah, yayasan keagamaan dan masjid yang semula Rp 153.580.470.381, sekarang hanya Rp 9.250.000.000 saja.

Sebelumnya tercatat penerima bantuan hibah untuk kalangan pondok pesantren di Jawa Barat serta keagamaan lain yang telah ditetapkan sebelumnya di APBD 2025 tercatat 371 penerima,

Untuk sekarang hanya diberikan bantuan hibah kepada dua lembaga saja, diantaranya. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jabar dukungan MTQ/STQ/MQK senilai Rp 9.000.000.000.

Untuk Yayasan Mathlaul Anwar Kp. Ciaruteun Udik RT. 002/002, Cibungbulang Kabupaaten Bogor untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren senilai Rp 250.000.000

Atas kebijakan tersebut sontak berbagai kalangan pun terkejut dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut yang menghapus bantuan untuk kalangan pondok pesantren.

“Kami juga tidak tahu kenapa bantuan hibah tersebut dihapus, termasuk alasannya apa tidak disampaikan langsung Dedi Mulyadi (Gubernur). Bisanya meneraka menerka saja,” kata anggota DPRD Jabar dari Komisi V dari Fraksi PKB Maulana Yusuf Erwinsyah kepada “PR” Rabu 23 April 2025 di Bandung.

Dikatakan Maulana Yusuf, sebagai anggota DPRD yang merupakan mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sangat menyayangkan kebijakan anggaran utuk pondok pesantren tersebut dihapus.

“Kami belum mendapatkan alasan jelas di balik dicoretnya sebagian besar bantuan hibah yang diperuntukkan bagi pondok pesantren, yayasan keagamaan, dan masjid tersebut,” ujar Maulana Yusuf.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

Artikel Kebijakan Efisiensi Anggaran Provinsi Jabar, Besaran Dana Hibah Bagi Ponpes dan Yayasan Keagamaan Dihapus  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.