Kendaraan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Rabu (8/4/2026).

Dadan menjelaskan, motor tersebut diperuntukkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangan pers, pada Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, proses realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025,” jelasnya.

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga kini belum didistribusikan kepada para kepala SPPG.

Hal itu karena kendaraan yang dibeli melalui anggaran negara harus terlebih dahulu melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,”ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengadaan motor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.***

Artikel BGN Klarifikasi Motor Dinas MBG: Bukan 70 Ribu Unit, Baru 21.801 dan Belum Didistribusikan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.